4 Warga Aceh Jadi Korban TPPO di Myanmar, Haji Uma Desak Perlindungan Negara
KUPAS.co | Jakarta – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, menyurati Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Myanmar untuk meminta langkah perlindungan terhadap tujuh WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dari jumlah tersebut, empat di antaranya merupakan warga Aceh.
Para korban diduga berada di kawasan Shwe Kokko, Myanmar, namun hingga kini keberadaan mereka belum ditemukan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan korban jika tidak segera mendapat perlindungan.
“Kita telah berkoordinasi dan menyurati Kemenlu serta KBRI di Myanmar, meminta upaya proteksi terhadap 7 WNI korban TPPO, 4 di antaranya warga Aceh. Mereka saat ini belum ditemukan keberadaannya dan butuh segera dilindungi,” kata Haji Uma, Sabtu (13/9/2025).
Kasus ini terungkap setelah Haji Uma menerima surat dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Aceh yang melaporkan adanya tujuh WNI disekap dan dipaksa bekerja oleh jaringan perekrut ilegal di Myanmar.
Surat itu memuat identitas lengkap para korban, yang terdiri dari enam laki-laki dan satu perempuan.
Adapun rinciannya, tiga korban berasal dari Kota Lhokseumawe, yakni M. Taisar, Maulana Annur, dan Malik Rizky, serta satu korban dari Aceh Besar bernama Prabu Agung Pranata.
Selain itu, dua korban lainnya berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara, yaitu Bayu Prayogi dan Timur Agum Shallfalih, serta satu korban perempuan asal Cianjur, Jawa Barat, bernama Nur Hasanah.
Haji Uma menegaskan bahwa keselamatan WNI di luar negeri adalah tanggung jawab negara. Karena itu, ia meminta pemerintah melalui Kemenlu dan KBRI segera mengambil langkah penyelamatan.
“Kemenlu dan KBRI harus memberikan perlindungan dan memastikan para korban bisa dipulangkan. Ini kejahatan lintas negara yang membutuhkan respon cepat,” ujarnya.
Dari hasil koordinasi, KBRI Yangon menyatakan komitmennya menelusuri keberadaan para korban.
Pihak KBRI juga menyampaikan apresiasi atas laporan yang disampaikan Haji Uma, meski mereka mengakui adanya kesulitan besar di lapangan akibat situasi keamanan Myanmar yang tidak kondusif serta lemahnya penegakan hukum setempat.
Meski menghadapi keterbatasan staf dan kondisi konflik, KBRI menegaskan tetap berupaya maksimal memberikan bantuan hukum, administrasi, hingga dukungan imigrasi bagi korban TPPO.
Haji Uma berharap seluruh korban segera ditemukan dan dipulangkan ke tanah air. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri, khususnya melalui jalur tidak resmi.
“Masyarakat harus pastikan keberangkatan hanya lewat mekanisme resmi yang diawasi pemerintah. Jangan mudah tergiur tawaran kerja instan, karena bisa berujung pada jeratan sindikat perdagangan orang,” pungkasnya.