Ratusan SPPG Disuspensi akibat Menu Tak Layak dan Masalah Perizinan

Ilustrasi proses pemorsian MBG. Foto: BGN.
Ilustrasi proses pemorsian MBG. Foto: BGN.

JAKARTA, KUPAS.co - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional atau suspensi terhadap ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penjaminan standar kualitas dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Doni Dewantoro, mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah SPPG yang disuspensi di Wilayah II (Pulau Jawa) mencapai 362 unit. Berdasarkan laporan periode 6 hingga 10 April 2026, terdapat penambahan 41 unit SPPG yang dikenakan sanksi serupa.

"Sampai hari ini, SPPG di Wilayah II yang disuspend berjumlah 362 SPPG. Laporan minggu ini, tanggal 6 -10 April, SPPG yang disuspend sebanyak 41 SPPG. Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional di lapangan," ujar Doni dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Berdasarkan rincian laporan, pada Senin (6/4), terdapat 9 SPPG yang disuspensi dengan temuan beragam, mulai dari ketiadaan pengawas gizi dan keuangan di Bogor, menu tidak layak di Brebes, hingga kendala teknis renovasi dapur di Jawa Timur.

Tren penindakan meningkat pada Rabu (8/4) dengan 15 unit SPPG yang dihentikan sementara. Selain faktor renovasi, ditemukan dugaan Kejadian Menonjol (KM) berupa gangguan pencernaan di Cimahi, persoalan manajemen di Kendal, serta absennya pengawas gizi di Purworejo.

Pada Kamis (9/4), 14 SPPG kembali ditindak akibat masalah sumber daya manusia (SDM) di Jakarta Selatan serta laporan dugaan gangguan pencernaan di Bogor, Tasikmalaya, dan Bantul. Sementara pada Jumat (10/4), 3 SPPG di Mojokerto dan Sampang turut disuspensi karena masalah renovasi, dugaan gangguan kesehatan, serta kualitas menu yang tidak memenuhi standar.

Langkah korektif juga menyasar wilayah Indonesia Timur. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menyatakan dari total sekitar 4.300 unit SPPG di wilayahnya, sebanyak 165 unit telah disuspensi.

Penyebab utama penindakan di wilayah ini adalah pelanggaran administratif dan lingkungan, yakni tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

BGN menegaskan bahwa suspensi ini merupakan bagian dari pengawasan ketat agar seluruh mitra penyedia pangan mematuhi regulasi. Seluruh unit dapur yang terdampak diwajibkan melakukan pembenahan menyeluruh sebelum diizinkan kembali beroperasi demi menjamin hak masyarakat atas pangan yang aman dan berkualitas.

Penulis: Nana
Editor: Tim Redaksi