WALHI Aceh: Saatnya APH Bertindak, Hentikan PETI dan Cegah Konflik di Aceh Besar

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih berlangsung di Kabupaten Aceh Besar.

Desakan ini muncul di tengah meningkatnya penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang ilegal, khususnya di kawasan hutan Jantho, yang berpotensi memicu konflik sosial.

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, mengatakan kondisi ini merupakan momentum krusial bagi negara untuk hadir menghentikan praktik PETI, sekaligus mencegah gesekan antara masyarakat dan pelaku tambang.

“Ketika masyarakat sudah bergerak, negara tidak boleh absen. APH harus hadir sebagai penengah sekaligus penegak hukum. Kami mendesak agar PETI di hutan Jantho segera dihentikan,” ujar Ahmad Shalihin, Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, langkah tegas APH juga menjadi bagian dari pelaksanaan instruksi Gubernur Aceh yang sebelumnya telah meminta seluruh aktivitas PETI dihentikan dan alat berat dikeluarkan dari kawasan hutan.

“Ini saatnya APH menjalankan instruksi gubernur. Permintaan penghentian PETI sudah disampaikan berulang kali,” tegasnya.

Dalam tiga tahun terakhir, praktik PETI di Aceh menunjukkan tren peningkatan signifikan. Di Aceh Besar, luas area PETI tercatat 5,97 hektar pada 2023, meningkat menjadi 13,80 hektar pada 2025, dengan total akumulasi mencapai 33,57 hektar.

Sementara secara keseluruhan di Aceh, luas PETI yang tersebar di delapan kabupaten juga terus meningkat. Pada 2023 tercatat 6.810 hektar, naik 21 persen menjadi 8.222 hektar pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 8.401 hektar pada 2025. Total kumulatif dalam tiga tahun terakhir mencapai 23.434 hektar, atau hampir empat kali luas Kota Banda Aceh.

Hasil investigasi WALHI Aceh pada awal Februari 2026 menemukan aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan Jantho, khususnya di sepanjang Krueng Jalin dan sekitarnya.

Melalui pemetaan drone, ditemukan aktivitas tambang di wilayah Sungai Abah Krueng Ila dengan luas sekitar ±1,32 hektar. Temuan ini diperkuat analisis citra satelit Copernicus Sentinel-2 L2A tertanggal 13 Januari 2026 yang sebelumnya menunjukkan area tersebut masih tertutup vegetasi alami.

Perbandingan data ini mengindikasikan pembukaan lahan terjadi dalam waktu singkat, yang menandakan aktivitas tambang berlangsung cepat dan masif.

Lebih lanjut, lokasi tersebut berada di kawasan hutan konservasi berstatus cagar alam di Kabupaten Aceh Besar. Aktivitas tambang ditemukan hanya berjarak sekitar ±200 meter dari sempadan Krueng Inoeng dan ±120 meter dari sempadan Krueng Ila.

WALHI Aceh juga menemukan adanya pembukaan lahan yang diduga menjadi jalur masuk alat berat, yang menunjukkan bahwa aktivitas PETI tidak hanya merusak badan sungai, tetapi juga memperluas perambahan kawasan hutan konservasi.

“Temuan ini mempertegas bahwa praktik PETI masih terus berlangsung meskipun telah ada larangan resmi dari pemerintah,” ujarnya.

WALHI Aceh menegaskan, jika tidak segera ditindak, aktivitas ini tidak hanya akan memperparah kerusakan lingkungan, tetapi juga meningkatkan potensi konflik sosial di masyarakat.

“Penegakan hukum harus segera dilakukan. Ini bukan hanya soal tambang ilegal, tetapi juga menyangkut keselamatan lingkungan dan ketertiban sosial,” tegasnya.

WALHI Aceh berharap, dengan tindakan tegas dari APH, praktik PETI dapat dihentikan, konflik dapat dicegah, serta kerusakan lingkungan yang lebih luas bisa dihindari.

Penulis: Nana
Editor: Tim Redaksi