Disdik Aceh Larang Wisuda dan Study Tour, Sekolah Dilarang Pungut Biaya Kelulusan

Ilustrasi anak sekolah

Kupas.co | Banda Aceh — Dinas Pendidikan Aceh resmi melarang satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB di seluruh Aceh menggelar kegiatan wisuda, perpisahan, hingga study tour bagi murid kelas akhir tahun ajaran 2025/2026.

Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, sebagai bagian dari upaya meringankan beban orang tua serta mendukung pemulihan ekonomi pascabencana hidrometeorologi di Aceh.

Dalam surat tersebut, sekolah diminta tidak menggelar kegiatan seremonial kelulusan dalam bentuk apapun yang berpotensi membebani siswa maupun wali murid.

Sebagai gantinya, satuan pendidikan hanya diperbolehkan melakukan penyerahan kembali siswa kepada orang tua atau wali secara sederhana di lingkungan sekolah, tanpa seremoni berlebihan dan tanpa pungutan biaya.

Selain itu, sekolah juga dilarang melaksanakan kegiatan wisata atau study tour, baik di dalam daerah, luar daerah, maupun ke luar negeri.

Dinas Pendidikan Aceh juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban saat pengumuman kelulusan. Sekolah diminta memastikan siswa tidak melakukan konvoi, corat-coret seragam, vandalisme, atau aktivitas lain yang mengganggu ketertiban umum.

Pengumuman kelulusan sendiri dapat dilakukan secara online maupun offline, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat.

Tak hanya itu, seluruh proses administrasi kelulusan, termasuk penerbitan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan e-ijazah, ditegaskan tidak boleh dipungut biaya dalam bentuk apapun.

Sebagai alternatif kegiatan positif, sekolah diperbolehkan menginisiasi program sosial berbasis sukarela, seperti sumbangan buku bacaan, tanaman produktif, atau seragam layak pakai untuk membantu adik kelas atau pihak yang membutuhkan. Namun, sumbangan tersebut tidak boleh berupa uang dan tidak bersifat wajib.

Dinas Pendidikan Aceh juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat jika menemukan pelanggaran terhadap edaran tersebut, melalui nomor kontak yang telah disediakan.

Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di sektor pendidikan Aceh.

Penulis: Nana
Editor: Tim Redaksi