Pemerintah Siapkan Opsi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026: Hanya Menyasar Menengah Atas
JAKARTA, KUPAS.co – Pemerintah secara terbuka mulai mematangkan rencana penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan yang diproyeksikan mulai berlaku pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk menekan potensi defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkirakan menyentuh angka Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun pada pengujung tahun ini.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) menegaskan bahwa evaluasi iuran idealnya dilakukan setiap lima tahun untuk menjaga keberlanjutan fiskal pembiayaan kesehatan. Meski mengakui isu ini sensitif secara politis, ia memastikan bahwa kebijakan ini akan bersifat selektif.
"Iuran memang harus naik. Bahwa memang ada pertimbangan politis bahwa ini ramai," ujar Budi Sadikin dalam keterangan resminya, Selasa (21/4/2026).
BGS menjamin bahwa kenaikan tarif tidak akan membebani kelompok masyarakat kelas bawah. Pemerintah tetap berkomitmen melindungi peserta desil 1 sampai 5 melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung penuh oleh APBN.
Kenaikan hanya akan menyasar kelompok menengah ke atas yang selama ini menjadi peserta mandiri.
"Kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu dibayari oleh pemerintah," tegas Menkes.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan catatan krusial. Purbaya menegaskan bahwa realisasi kenaikan iuran sangat bergantung pada performa ekonomi nasional. Pemerintah baru akan mengetuk palu penyesuaian tarif jika pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka di atas 6%.
"Dalam pengertian tumbuhnya ada 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Kalau sekarang belum," kata Purbaya.
Menurutnya, kapasitas bayar masyarakat harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan agar tidak mengganggu daya beli.
Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:
- Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.
- Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
- Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
- Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
- Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:
- Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. - Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
- Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.









Komentar