DPRK Aceh Selatan Surati BPJN Aceh dan KJPP Terkait Keluhan Warga Labuhan Haji Barat
KUPAS.co - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Selatan surati Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam rangka rapat kerja terkait pembebasan lahan pada proyek pembangunan duplikat jembatan Krueng baru Kecamatan Labuhan Haji Barat.
Acara ini dalam rangka menindaklanjuti keluhan masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Barat ke DPRK Aceh Selatan terkait harga ganti rugi lahan untuk pembangunan jembatan Krueng Baru Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan.
Surat undangan yang dikeluarkan, 3 Maret 2025 ini yang ditanda tanganin oleh Ketua DPRK Rema Mishul Azwar, meminta BPJN Aceh dan KJPP untuk dapat hadir pada hari Rabu 5 Maret 2025 bertempat di Ruang Musyawarah DPRK Aceh Selatan dalam rangka rapat kerja bersama Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK setempat.
Ketua DPRK Aceh Selatan, Rema Mishul Azwar kepada wartawan, Senin 3 Maret 2025 mengatakan kita sudah menampung aspirasi masyarakat kita di Kecamatan Labuhan Haji Barat atas keluhan-keluhan yang disampaikan warga dalam audiensi bersama anggota DPRK bertempat di ruang banmus.
Keluhan masyarakat terkait ganti rugi pembebasan lahan pada proyek pembangunan duplikat jembatan Krueng Baru. Tentunya kami DPRK Aceh Selatan akan selalu memperjuangkan dan mengawal aspirasi rakyat.
"Dalam hal ini DPRK Aceh Selatan sudah menyurati pihak atau instansi terkait mulai dari Kepala BPJN Aceh dan KJPP serta pihak yang terkait dengan proyek ini untuk dimintai keterangan terkait keluhan warga setempat. Agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan secepatnya sehingga tidak menghalangi proses pembangunan jembatan tersebut,"ungkapnya.









Komentar