Resmi Kantongi SIO Terbaru, RSUD Yuliddin Away Tapaktuan Luruskan Simpang Siur Izin Operasional

Foto: Plt. Direktur RSUD Yuliddin Away dr. Erizaldi, M.Kes, Sp.OG (pertama dari kanan) beserta tim manajemen sedang menggelar konferensi Pers dengan awak media. Dok. Ist
Foto: Plt. Direktur RSUD Yuliddin Away dr. Erizaldi, M.Kes, Sp.OG (pertama dari kanan) beserta tim manajemen sedang menggelar konferensi Pers dengan awak media. Dok. Ist

TAPAKTUAN, KUPAS.co – Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away (RSUDYA) Tapaktuan, Aceh Selatan, akhirnya resmi mengantongi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Surat Izin Operasional/SIO) terbaru per 26 Maret 2026.

Langkah ini sekaligus menjawab simpang siur informasi mengenai legalitas layanan kesehatan di rumah sakit rujukan tipe B tersebut selama masa transisi administratif.

Meluruskan Tafsir Publik

Plt Direktur RSUD-YA Tapaktuan, dr. Erizaldi, M.Kes, Sp.OG, menegaskan pentingnya masyarakat memahami perbedaan antara rumah sakit yang tidak memiliki izin dengan rumah sakit yang sedang dalam proses perpanjangan izin.

"Kita memperpanjang izin yang sudah ada. Dalam tenggang waktu proses pengurusan, sesuai aturan perundang-undangan, rumah sakit tidak dibenarkan menolak atau tidak melayani pasien," ujar Erizaldi dalam konferensi pers yang turut didampingi Wakil Direktur dr. Musaddiq dan Kasi Humas Hendra Liyusman, Jumat (24/4/2026).

Sebagai informasi, RSUD-YA telah naik status menjadi tipe B sejak 2016 dengan izin operasional manual yang berlaku hingga 8 Februari 2026. Proses perpanjangan sejatinya telah diupayakan sejak Juni 2025. Namun, transisi regulasi dari sistem manual ke aplikasi digital Online Single Submission (OSS) menuntut pemenuhan syarat administrasi yang lebih kompleks, mulai dari perubahan akta sertifikat tanah hingga izin lingkungan.

Kepastian Klaim BPJS Kesehatan senilai Rp 8 Miliar

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah status klaim biaya pengobatan pasien JKN selama masa tenggang pengurusan selama kurang lebih 45 hari. Erizaldi memaparkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan BPJS Kesehatan, mulai dari tingkat provinsi hingga pusat.

"Kami sedang menunggu persetujuan BPJS Kesehatan Cabang Aceh Selatan. Jika disetujui, klaim periode 9-28 Februari 2026 segera diakomodir, disusul dengan klaim bulan Maret," jelasnya.

Nilai klaim yang diusulkan untuk periode Februari 2026 tersebut mencapai angka Rp 8 miliar. Pihak manajemen menekankan bahwa keterlambatan ini murni akibat penyesuaian regulasi digital dan bukan karena kelalaian prosedural.

Landasan Hukum Pelayanan

Wakil Direktur RSUD-YA, dr. Musaddiq, M.K.M, menambahkan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh terhenti hanya karena kendala administratif. Hal ini didasari oleh koridor hukum yang kuat guna melindungi hak pasien.

"Prinsipnya, fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menghentikan pelayanan kepada masyarakat meskipun proses perpanjangan izin sedang berlangsung," tegas Musaddiq.

Ketentuan tersebut merujuk pada:

  • Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.

  • Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

  • Undang-Undang No. 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kini, RSUD-YA telah mengantongi dokumen resmi berlogo Burung Garuda dengan nomor perizinan 15082200608660004 yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Aceh. Dengan keluarnya izin ini, manajemen berharap tidak ada lagi multitafsir di tengah masyarakat terkait legalitas operasional rumah sakit kebanggaan warga Aceh Selatan tersebut.

Penulis: Herian Syahputra
Editor: Tim Redaksi