PT Anugrah Sekumur Belum Miliki NIB dan Tidak Terdaftar di Aplikasi OSS

KUPAS.co - PT Anugrah Sekumur yang beroperasi di Kampung Pematang Durian dan Kampung Sekumur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum terdaftar di aplikasi Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha secara elektronik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Tamiang, Fauziati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRK Aceh Tamiang terkait lahan PT. Anugrah Sekumur, bertempat di ruang Banggar DPRK setempat, Selasa 4 Maret 2025.

"PT Anugrah Sekumur belum memiliki NIB dan belum terdaftar di aplikasi OSS," jelas Fauziati menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan rapat dan Kasi Datun Kejari Aceh Tamiang, Fadli Setiawan, SH, M.Kn.

Sementara itu, perwakilan dari BPN Aceh Tamiang dalam RDP tersebut menjelaskan bahwa PT Anugrah Sekumur belum memiliki Hak Guna Usaha.

"PT Anugrah Sekumur belum memiliki sertifikat HGU," ujar Perwakilan BPN Kabupaten Aceh Tamiang.

Pantauan wartawan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait soal lahan PT Anugrah Sekumur dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRK Aceh Tamiang, Desi Amelia dan dihadiri oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Nur, anggota DPRK Komisi I, Kasi Datun Kejari Aceh Tamiang, Fadli Setiawan, SH, M.Kn, Kasat Intel Polres Aceh Tamiang, Iptu M. Putra Yoni, SH, Kepala DPMPTSP Aceh Tamiang, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang.

Serta perwakilan BPN Aceh Tamiang, LSM Garang, perwakilan masyarakat, Datok Penghulu Kampung Sekumur, Sofian Iskandar, Owner PT Anugrah Sekumur, Alex beserta kuasa hukumnya.

Informasi yang berkembang menyebutkan, perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugrah Sekumur diduga melakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit di Kampung Pematang Durian dan Sekumur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Perusahaan kelapa sawit yang beroperasi sejak 2011 itu hanya mengantongi izin lokasi dari Bupati Aceh Tamiang dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

Kabid Perkebunan pada Distanbunnak Aceh Tamiang, Edward Fadli Yukti, SP membenarkan bahwa PT Anugrah Sekumur belum memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) dan belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).

"Benar, PT Anugrah Sekumur belum memiliki IUP-B dan izin HGU," papar Edo panggilan akrab Edward Fadli Yukti, SP yang dikonfirmasi Wartawan, Senin 24 Februari 2025 lalu di ruang kerjanya.

Edo menjelaskan dirinya dilantik sebagai Kabid Perkebunan pada Distanbunnak Aceh Tamiang pada April 2019 lalu dan sejak dilantik sampai saat ini, ia belum pernah menerima laporan dan surat tembusan apapun dari PT. Anugrah Sekumur.

"Setiap perusahaan memberi laporan semester atau memberikan tembusan surat ke bidang perkebunan. Tapi, sejak dilantik menjadi Kabid Perkebunan sampai saat ini, ia belum pernah menerima laporan atau surat tembusan yang disampaikan ke bidang Perkebunan dari PT. Anugrah Sekumur," ujarnya.

Edo menambahkan terkait izin HGU itu merupakan ranahnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik BPN tingkat Kabupaten, BPN Tingkat Provinsi maupun Kementerian ATR/BPN yang berada di Jakarta.

"Sedangkan terkait izin usaha perkebunan itu merupakan ranahnya bidang perkebunan baik Bidang Perkebunan di Kabupaten, Provinsi maupun Dirjenbun yang berada di Kementerian Pertanian," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRK Aceh Tamiang, Desi Amelia yang menyebutkan PT Anugrah Sekumur belum memiliki izin HGU. Hal tersebut berdasarkan hasil kordinasi dengan BPN Provinsi Aceh.

"Berdasarkan hasil kordinasi dengan BPN Aceh beberapa waktu lalu disebutkan bahwa PT Anugrah Sekumur belum memiliki HGU," ujar Politisi PAN itu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, PT Anugrah Sekumur hanya mengantongi izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 86 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT Anugrah Sekumur di Kampung Pematang Durian dan Kampung Sekumur. SK izin lokasi tersebut ditandatangani oleh Bupati Aceh Tamiang saat itu pada tanggal 19 Maret 2008.

Selain izin lokasi, PT Anugrah Sekumur juga memiliki Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 660/355/UKL-UPL/2010 tentang Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kebun Kelapa Sawit PT Anugrah Sekumur Kampung Sekumur dan Kampung Pematang Durian Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang. Rekomendasi tersebut diterbitkan pada 29 Maret 2010.

Kemudian, PT Anugrah Sekumur memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang.

Untuk SIUP dan TDP diterbitkan pada 28 Januari 2010 dan berakhir 28 Januari 2015. Sedangkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang pada 19 Januari 2010.

Manager PT Anugrah Sekumur, Alexander dalam pertemuan tersebut menyebutkan, lahan untuk perkebunan perusahaan ini dibeli berkisar tahun 2010, saat itu juga ada beberapa persoalan sengketa dengan terhadap lahan yang sudah mereka beli dari penjual saat itu.

“Bahkan sengketa dengan kelompok Fajar Tani sudah selesai melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Bupati Aceh Tamiang serta telah mengganti rugi senilai Rp150 juta,” ungkapnya.

Namun, saat ditanyakan terkait HGU PT Anugrah Sekumur yang dikabarkan belum ada, hal tersebut dibenarkan oleh pihak PT Anugrah Sekumur dan saat ini mereka sedang melakukan proses untuk pengurusan HGU nya.

Hal lainnya, Ketika Kasi Datun Kejari Aceh Tamiang, Fadli Setiawan mempertanyakan terkait surat dimiliki oleh warga dan perusahaan, dalam pertemuan tersebut perwakilan warga dapat menunjukkan langsung dokumennya, sementara dari PT Anugrah Sekumur belum bisa menunjukkan surat atas tanah dimiliki perusahaan.

Bahkan, menyangkut surat dimiliki oleh masyarakat dari perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Tamiang menyatakan bahwa surat warga itu sah, jika ada surat lainnya maka dapat ditempuh dengan jalur lainnya sehingga dapat diketahui mana surat kepemilikan yang pertama keluar.

PT Anugrah Sekumur juga belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum terdaftar di aplikasi Online Single Submission (OSS) atau system perizinan berusaha secara elektronik. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Tamiang, Fauziati menjawab pertanyaan yang disampaikan Kasi Datun Kejari Aceh Tamiang, Fadi Setiawan.

Karena dari perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen tentang surat yang diminta dalam pertemuan tersebut sehingga diambil keputusan secara bersama dengan keputusan RDP ditunda, dan akan digelar RDP berikutnya dengan pihak perusahaan menyiapkan dokumen yang diminta.

Sebelumnya, dari unsur perwakilan masyarakat, Khairil menyebutkan, bahwa ada 38 orang atau pemilik lahan yang saat ini belum menerima ganti rugi karena lahan mereka diklaim masuk dalam izin lahan milik PT Anugrah Sekumur. “Mereka ini tidak masuk dalam kelompok Fajar Tani,” sebutnya.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Aceh Tamiang, Iptu M.Putra Yoni,SH meminta kepada pihak perusahaan dan masyarakat agar sama – sama menahan diri, “karena ini permasalahan lagi berproses, jangan sampai menimbulkan persoalan hukum lainnya,” demikian pintanya.

RDP tersebut dipimpin Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon,S.H didampingi Wakil Ketua II, Muhammad Nur dan Ketua Komisi I, Desi Amelia bersama M.Juanda Wakil Sekretaris Komisi serta anggota Komisi Tri Astuti, S.E, M.Lutfi Hidayat dan Irma Destian, A.Md.Kep.

Tampak hadir juga unsur terkait jajaran Pemkab Aceh Tamiang, perwakilan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Aceh Tamiang, perwakilan PT Anugrah Sekumur, Kasat Intelkam Polres Aceh Tamiang, Kasi DatunKejari Aceh Tamiang, perwakilan masyarakat serta LSM Garang.[]