Aceh Selatan dan Kemenkeu Perkuat Kerja Sama Optimalisasi Pajak

KUPAS.co | TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Keuangan RI untuk memperkuat struktur pendapatan daerah. Langkah ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D), Rabu (11/3/2026).

​Penandatanganan berlangsung secara hibrida di Aula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapaktuan. Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis hadir secara luring didampingi Plt. Asisten Administrasi Umum Deka Harwinta Zianur dan Kepala BPKD Syamsul Bahri. Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengikuti prosesi secara daring dari Jakarta.

​Kepala KPP Pratama Tapaktuan, Agung Ponco Nugroho, menjelaskan bahwa kerja sama OP4D ini merupakan instrumen penting bagi daerah untuk menggali potensi penerimaan pajak yang lebih luas. Hal ini akan dicapai melalui mekanisme pertukaran data yang terintegrasi dan pengawasan wajib pajak secara bersama.

​“Pada dasarnya, kami beserta seluruh jajaran KPP Pratama Tapaktuan siap untuk menyukseskan kerjasama yang telah dijalin demi kemajuan bersama, khususnya Kabupaten Aceh Selatan,” ucap Agung Ponco.

​Kerja sama ini dipandang sebagai terobosan fiskal bagi Aceh Selatan untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Wakil Bupati Baital Mukadis menegaskan bahwa optimalisasi pungutan pajak adalah prioritas dalam agenda pembangunan daerah.

​“Tentunya ini merupakan bagian dari Visi dan Misi Bapak Bupati, H. Mirwan MS, SE., M.Sos., bersama kami selaku Wakil Bupati, serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, untuk terus menggali dan mengoptimalkan pendapatan daerah dari berbagai sumber, yang akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan,” ujar Baital.

​Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berkomitmen agar nota kesepahaman ini tidak berhenti di atas kertas. Implementasi teknis akan segera dilakukan oleh jajaran perangkat daerah terkait bersama KPP Pratama Tapaktuan guna mengeksekusi poin-poin perjanjian yang telah disepakati.

​“Penandatanganan ini adalah sebuah awal, selanjutnya akan dilaksanakan langkah-langkah konkrit untuk mengimplementasikan poin perjanjian yang telah disepakati melalui Perangkat Daerah terkait bersama KPP Pratama Tapaktuan,” pungkas Baital Mukadis.