Pergub JKA Dicabut, Mahasiswa Sayangkan Pemerintah Belum Minta Maaf
Kupas.co | Banda Aceh – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026).
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang menuntut pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Meski Pergub JKA Aceh dicabut, mahasiswa menyayangkan sikap Pemerintah Aceh karena belum ada permintaan maaf resmi terkait polemik yang terjadi.
Dalam aksinya, mahasiswa juga menyayangkan pencabutan Pergub JKA Aceh hanya disampaikan melalui rilis media tanpa menemui langsung massa aksi.
“Jangan cabut pergub menggunakan rilis. Temui kami, massa aksi yang telah melaksanakan aksi selama ini, dan sampaikan secara langsung,” ujar orator aksi, Syarif.
Juru Bicara Aksi, Misbah, mengatakan pemerintah tetap harus bertanggung jawab atas kegaduhan yang muncul sejak Pergub diterbitkan.
“Harapan kami hari ini pemerintah wajib meminta maaf. Karena hadirnya Pergub JKA ini yang membuat kegaduhan dan membuat adanya korban dari teman-teman kami,” ujar Misbah.
Menurut Misbah, Pergub tersebut cacat secara hukum dan memicu keresahan di tengah masyarakat. Ia juga menilai tidak akan terjadi kekosongan hukum setelah Pergub dicabut karena aturan sebelumnya otomatis kembali berlaku.
“Menurut kajian kami, tidak terjadi kekosongan hukum. Karena Pergub sebelumnya sudah ada, maka secara otomatis peraturan itu berjalan seperti yang sudah-sudah,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menginstruksikan pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdius, yang mewakili gubernur saat aksi berlangsung mengatakan pencabutan Pergub JKA Aceh mulai berlaku sejak Senin (18/5/2026) dan pelayanan kesehatan masyarakat kembali berjalan normal.
“Pergub sudah dicabut sejak hari ini dan ke depan warga Aceh sudah bisa berobat semua di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan program JKA di 23 kabupaten/kota,” ujar Ferdius.
Ia juga memastikan seluruh masyarakat Aceh kembali dapat mengakses layanan JKA tanpa pembagian desil penerima layanan seperti sebelumnya.









Komentar