Ketua Formaki Desak APH Usut Anggaran Seleksi JPT Eselon II di Lingkungan Pemkab Aceh Selatan

Ali Zamzami Ketua Formaki

KUPAS.co - Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Formaki) Ali Zamzami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan dan Kepolisian, untuk mengusut penggunaan anggaran dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama eselon II di lingkungan Pemkab Aceh Selatan yang direkrut pada bulan April hingga Mei 2024 lalu.

"Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, diduga telah melakukan pemborosan anggaran dalam seleksi terbuka (open bidding) jabatan eselon II, yang hasilnya tidak digunakan hingga masa berlakunya kadaluarsa. Terkait hal ini kita minta Pemda harus transparan,"ucap Ali Zamzami dalam rilisnya, Minggu 16 Maret 2025.

Hal ini banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat dan LSM yang menilai kurangnya transparansi dalam pengisian jabatan strategis di OPD. Ia mengungkapkan bahwa proses seleksi terbuka yang dilakukan pada tahun 2024 telah menggunakan anggaran daerah.

Namun hingga saat ini belum ada satu pun pejabat yang dilantik berdasarkan hasil seleksi tersebut. Padahal, 3 (tiga) nama - nama besar pun sudah diumumkan oleh ketua panitia seleksi tanggal 27 Mei 2024 sebagai mana pengumuman. Nomor: 13/PANSEL/V/2024, tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani atas nama ketua panitia pelaksana Prof. Dr. Said Musnadi, SE.M.Si.

“Open bidding ini sudah selesai, sudah ada nominator yang lolos seleksi, tetapi mereka
tidak dilantik sampai akhirnya hasilnya kadaluarsa. Ini artinya anggaran yang digunakan untuk seleksi menjadi sia-sia, dan publik berhak tahu alasan di balik ini,” ujar Ali zamzami.

Menurutnya, dalam proses seleksi tersebut, dana publik telah digunakan untuk berbagai
tahapan, termasuk biaya administrasi, asesmen, honor panitia seleksi, dan konsultasi dengan lembaga terkait.

"Namun, karena hasil seleksi tidak digunakan, ada dugaan pemborosan anggaran yang perlu dipertanggung jawabkan. Selain itu kita juga mendesak Bupati Baru bersikap transparan serta meminta APH dapat mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran,"katanya.

Saat ini, beberapa jabatan eselon II masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang semestinya hanya bersifat sementara. FORMAKI menilai pengisian jabatan secara
definitif harus dilakukan dengan transparan, tanpa ada intervensi politik.

“Kami meminta Bupati baru untuk menjelaskan ke publik mengapa hasil seleksi ini tidak digunakan. Jika ada alasan yang sah, Pemda harus terbuka. Jika memang ada indikasi ketidaktepatan pengelolaan anggaran, harus ada evaluasi dan audit terhadap dana yang sudah digunakan,” tambah Alizamzami.

Jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan daerah, maka harus ada pertanggungjawaban hukum bagi pihak - pihak yang terlibat. Dalam waktu dekat, FORMAKI berencana mengajukan audiensi dengan Bupati baru untuk meminta klarifikasi resmi terkait permasalahan ini.

Selain itu, pihaknya juga akan melaporkan dugaan pemborosan anggaran ini ke Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Ombudsman RI jika tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah.

“Kami akan mengawal terus masalah ini. Jika tidak ada langkah konkret dari Pemda,
kami akan membawa ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk laporan ke BPK,
Ombudsman, serta Aparat Penegak Hukum,” tegas Alizamzami

Dalam hal ini kami mengajak seluruh masyarakat dan media untuk ikut mengawal transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta pengisian jabatan publik di lingkungan pemerintahan. Untuk turut serta dalam pengawasan kebijakan publik dengan melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang atau anggaran kepada lembaga terkait.

"Kita harapkan media dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi ini kepada publik untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan,"ungkapnya.

Untuk diketahui, berikut nama-nama calon JPT Pratama Pemkab Aceh Selatan yang lulus seleksi :

1. Kepala Dinas Pendidikan Dayah
Anisullah, drh
Hamdani, S.Pd
Murtaza, S.Ag, SE

2. Kepala Dinas Sosial
Erja Rinanda Irma, ST, MM
Ismardi, SE, MM
Izwar, S.STP, M.Si

3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Hadi Suhaima, S.Pi, M.Si
Ramzil Hadi, S.STP, M.Si
Samsuardi, SH

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Iskandar Burma, SE.Ak. MM
Sukirman, SE,M.Si
Willy Cahyadi Darwin, S.Sos

5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Deiny Oskandar, S. STP
Pujianto, S.STP, M.Si
Syaiful Kamal, ST, MT

6. Asisten Administrasi Umum.
Deka Harwinta Zianur, SH, M.I.Kom
Diva Samudra Putra, SE, MM
Suhatril, SH, M.Si

7.Kepala Dinas Perumahan dan Pengawasan Permukiman.
Darma Sabri, ST, MM
Ikhsan Setiawan, ST, MM Lo
Rima Eved Hendedy, Ir, ST, M.SP