Bantah Ada Paksaan Potong Gaji Masal, Kakanwil Kemenag Lampung: Itu Himbauan Sukarela dan Ikhlas

Kepala kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung Zulkarnain. Foto: Dok. Tribunlampung
Kepala kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung Zulkarnain. Foto: Dok. Tribunlampung

LAMPUNG, KUPAS.co - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnain, akhirnya meluruskan kabar miring mengenai isu pemotongan sepihak gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) beragama Islam untuk pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Di tengah ramainya sorotan publik, Zulkarnain menegaskan dengan bersuara bahwa kebijakan tersebut murni bersifat imbauan sukarela dan sama sekali tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

Menurut penjelasan Zulkarnain, program pengumpulan dana ZIS di lingkungan institusinya memiliki dasar regulasi serta payung hukum yang sangat jelas. Beberapa aturan yang melandasinya mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014, hingga serangkaian aturan turunan dari BAZNAS yang secara legal memperbolehkan penarikan serta pengumpulan zakat melalui kalangan ASN.

"Surat yang kami keluarkan tidak pernah memaksa, tapi bentuknya himbauan. Dan buktinya masih banyak pegawai yang tidak bersedia dan itu tidak menjadi masalah," ucap Zulkarnain memberikan klarifikasi, sebagaimana dihimpun pada Senin, 25 Mei 2026.

Lebih lanjut ia menjelaskan, secara historis mekanisme pemotongan zakat dan infak tersebut sebenarnya sudah berjalan dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kantor Kemenag kabupaten/kota sejak lama. Namun, dinamika administrasi berubah setelah sistem penggajian ASN diintegrasikan secara terpusat di tingkat Kanwil yang mulai berlaku per 1 Januari 2026. Sejak integrasi itu berjalan, seluruh proses administrasi penggajian, termasuk instrumen potongan sukarela ZIS, dialihkan pengelolaannya melalui bendahara Kanwil Kemenag Lampung.

Zulkarnain menyebut, pada periode bulan Januari dan Februari 2026, proses pemotongan administrasi tersebut nyatanya masih dilakukan oleh pihak Kemenag kabupaten/kota sesuai dengan surat kesediaan dari masing-masing pegawai. Sementara itu, memasuki bulan Maret dan April, pihak Kanwil Kemenag Lampung hanya mengeluarkan surat imbauan nominal infak sebesar Rp100 ribu yang dikhususkan bagi jajaran CPNS dan PPPK baru. Meski terdapat angka nominal normatif dalam surat, ia menegaskan pada realitasnya banyak ASN yang memilih menyetorkan nominal berbeda, bahkan banyak pula yang memilih tidak ikut serta dalam program sama sekali.

"Ada yang hanya Rp50 ribu, Rp25 ribu, bahkan tidak ada apa-apa. Tidak ada paksaan, yang penting mereka ikhlas," katanya menerangkan fleksibilitas kebijakan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Zulkarnain turut membeberkan secara transparan mengenai pemanfaatan aliran dana zakat dan infak yang telah terkumpul. Dana keagamaan tersebut rupanya digunakan untuk menyokong dan membantu para ASN PPPK paruh waktu yang porsi penghasilan bulanannya dinilai masih sangat rendah. Menurut data internalnya, saat ini terdapat sekitar 187 orang pegawai PPPK paruh waktu yang setiap bulannya menerima kucuran tambahan bantuan hidup yang bersumber dari dana infak dan sedekah tersebut.

Melalui intervensi bantuan sosial keagamaan itu, para pegawai paruh waktu yang sebelumnya hanya mampu membawa pulang gaji sebesar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan, kini dapat memperoleh tambahan pendapatan hingga totalnya menyentuh angka kisaran Rp2 juta per bulannya. Di samping dialokasikan untuk tambahan upah, dana ZIS jajaran Kemenag Lampung ini juga dimanfaatkan untuk membiayai program bedah rumah bagi para ASN paruh waktu serta para marbot masjid yang kondisi rumah tinggalnya dinilai belum layak huni.

"Begitu banyak manfaatnya untuk kita semua. Dari Rp50 ribu, Rp25 ribu, Rp100 ribu yang diinfakkan ASN ternyata bisa membantu saudara-saudara kita," ungkap Zulkarnain memungkasi penjelasannya.

Penulis: Redaksi
Editor: Tim Redaksi