Dividen Bank Aceh Syariah: Kemana dan Untuk Apa?
KUPAS.co - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan baru saja menerima dividen sebesar Rp.4,19 miliar dari PT Bank Aceh Syariah (BAS) Cabang Tapaktuan untuk tahun buku 2024. Sebuah kabar baik, tentu saja, mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tekanan akibat defisit dan beban utang yang cukup besar.
Namun, di balik penerimaan dividen ini, muncul pertanyaan mendasar ke mana dan untuk apa dana ini akan digunakan?
Minimnya Transparansi dalam Pengelolaan Dividen
Selama bertahun- tahun, dividen yang diterima dari Bank Aceh Syariah belum pernah diketahui secara luas oleh publik, baik dalam hal besaran maupun peruntukannya.
Informasi mengenai bagaimana dividen ini digunakan dalam APBK tahun-tahun sebelumnya juga minim, sehingga masyarakat tidak dapat menilai apakah dana ini benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan mereka atau hanya sekadar menjadi tambahan kas untuk belanja birokrasi.
Di era kepemimpinan yang baru, dibawah kepemimpinan Bupati H. Mirwan MS, S.E.,M.Sos dan Wakil Bupati H. Baital Muqaddis, sudah saatnya Pemkab Aceh Selatan membuktikan komitmennya terhadap transparansi dan tata kelola keuangan yang baik.
Penerimaan dividen ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih terbuka kepada masyarakat mengenai peruntukan dana tersebut.
Dividen untuk Siapa?
Dividen dari Bank Aceh Syariah sejatinya merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai pendapatan daerah, penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk menutupi defisit atau membayar utang tanpa kejelasan.
Ada banyak sektor yang bisa mendapatkan manfaat langsung dari alokasi dividen ini. Seperti :
- Penguatan UMKM dan Koperasi Lokal – Memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha kecil yang saat ini sedang berjuang untuk bangkit pasca pandemi dan menghadapi tantangan ekonomi global.
- Perbaikan Infrastruktur Pasar dan Jalan Ekonomi – Meningkatkan akses pasar bagi petani dan nelayan agar hasil produksi mereka bisa lebih mudah dijual dan mendapatkan harga yang lebih baik.
- Program Kesehatan dan Pendidikan Berbasis Masyarakat – Meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil yang masih membutuhkan perhatian khusus.
- Bantuan Modal untuk Sektor Pertanian dan Perikanan – Memberikan akses pembiayaan dan pelatihan bagi petani serta nelayan agar bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Mendesak Transparansi dan Partisipasi Publik
Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang daerah digunakan. Oleh karena itu, ada beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan Pemkab Aceh Selatan untuk memastikan pengelolaan dividen ini transparan dan tepat sasaran.
- Mengumumkan secara terbuka jumlah dividen dan rencana penggunaannya.
- Melibatkan masyarakat dan DPRD dalam perencanaan penggunaan dana.
- Menyusun laporan penggunaan dana dividen yang dapat diakses oleh publik.
- Menghindari alokasi untuk belanja birokrasi yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Jika langkah-langkah ini tidak dilakukan, maka wajar jika publik mempertanyakan, bahkan mencurigai, apakah dividen ini benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat atau justru untuk kepentingan segelintir pihak.
Saatnya Berbenah
Di tengah kondisi keuangan daerah yang sulit, pengelolaan dividen harus menjadi contoh praktik tata kelola yang baik. Pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat.
Sebaliknya, jika ketertutupan dan pengelolaan yang tidak jelas terus berlanjut, maka ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin meningkat.
Dividen Rp 4.19 miliar ini bukan sekadar angka, tetapi peluang bagi Pemkab Aceh Selatan untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat. Sudah saatnya kita memastikan bahwa setiap rupiah dari dana ini memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Banda Aceh, 19 Maret 2025
Penulis : Alizamzami (Ketua LSM FORMAKI Aceh)









Komentar