Praktisi Hukum Apresiasi Respons Cepat APH, Minta Transparansi Terkait Survei Investasi WNA di Aceh Selatan
KUPAS.co| ACEH SELATAN – Praktisi hukum Aceh Selatan, Misbar RB, SH, mengapresiasi langkah cepat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh bersama Polres Aceh Selatan dalam merespons informasi mengenai keberadaan enam warga negara asing (WNA) asal Tiongkok di Kecamatan Kluet Tengah.
Menurut Misbar, hasil pemeriksaan yang disampaikan pihak Imigrasi bahwa keenam WNA tersebut memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah serta tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian merupakan penjelasan resmi yang perlu dihormati.
“Dari sisi keimigrasian, penjelasan yang disampaikan sudah cukup jelas. Respons cepat aparat juga patut diapresiasi karena mampu menjawab keresahan masyarakat dan mencegah berkembangnya informasi yang tidak akurat,” ujar Misbar, Selasa (9/6/2026).
Namun demikian, Misbar menilai masih terdapat aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait informasi bahwa para WNA tersebut berada di Aceh Selatan untuk melakukan survei awal dalam rangka penjajakan investasi pertambangan.
Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka siapa pihak atau perusahaan yang diwakili, lokasi yang menjadi objek survei, komoditas yang ditinjau, serta sejauh mana proses investasi tersebut telah berjalan.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian mengenai legalitas keberadaan WNA, tetapi juga informasi yang jelas mengenai aktivitas yang sedang dilakukan dan tujuan kedatangannya,” katanya.
Misbar menjelaskan, legalitas keimigrasian tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan publik terkait kegiatan investasi yang sedang dijajaki. Karena itu, menurutnya, diperlukan penjelasan dari instansi yang membidangi investasi, pertambangan, dan perizinan.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur kewajiban orang asing untuk memberikan keterangan yang benar mengenai identitas dan kegiatan selama berada di Indonesia. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan izin tinggal.
“Kami tidak menuduh atau menyimpulkan adanya pelanggaran. Yang kami dorong adalah adanya kepastian dan keterbukaan informasi agar seluruh aktivitas yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Untuk itu, Misbar meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Dinas ESDM Aceh, DPMPTSP, serta instansi terkait lainnya memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai rencana investasi yang sedang dijajaki tersebut.
Menurutnya, transparansi sangat penting karena sektor pertambangan berkaitan erat dengan sumber daya alam, lingkungan hidup, hak-hak masyarakat, serta arah pembangunan daerah di masa mendatang.
“Investasi yang sehat tentu harus didukung karena berpotensi membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah. Namun seluruh prosesnya harus dilakukan secara terbuka, sesuai aturan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.[Red]









Komentar