Mualem dan SKK Migas Sepakati Revisi PoD Blok Andaman, Aceh Dorong Pengolahan Gas di Darat

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Kepala SKK Migas Djoko Siswanto membahas revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Kupas.co | Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyepakati penyampaian revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman. Revisi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat proyek bagi Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, mengatakan SKK Migas bersedia mengakomodasi usulan revisi yang akan disampaikan Pemerintah Aceh.

“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Nurlis di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Nurlis, Gubernur Mualem pada prinsipnya mendukung pengembangan Lapangan Gas Tengkulo dan investasi yang dilakukan Mubadala Energy. Namun, Pemerintah Aceh menilai terdapat sejumlah poin dalam PoD yang perlu disempurnakan agar tidak merugikan daerah.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan Gubernur Aceh dengan Kepala SKK Migas di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (10/6/2026) malam. Dalam pertemuan itu, Mualem didampingi Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Bidang Migas Akhyar ST MT, dan Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.

Berdasarkan PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari Lapangan Gas Tengkulo direncanakan diproses di fasilitas terapung atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di South Andaman. Selanjutnya, hasil produksi disalurkan melalui pipa bawah laut menuju Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

Saat ini, Mubadala Energy juga tengah mempersiapkan proses tender pengadaan unit FPSO untuk mempercepat komersialisasi gas dari South Andaman.

Namun, Pemerintah Aceh mengusulkan skema penyaluran gas langsung ke darat untuk diolah di KEK Arun melalui Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia.

“Jadi skema penyaluran gas langsung ke darat untuk diolah di KEK Arun. Kemudian gas dan kondensat diproses di Onshore Processing Facility dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun,” ujar Nurlis.

Ia menjelaskan, usulan tersebut bertujuan agar proyek Blok Andaman memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Aceh tanpa mengurangi keuntungan bagi investor maupun pemerintah pusat.

Selain menciptakan nilai tambah dari sektor migas, pengolahan di darat dinilai dapat mendukung pengembangan industri pupuk dan petrokimia di Aceh serta menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai,” kata Nurlis.

Menurutnya, skema pengolahan di darat juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian melalui tumbuhnya berbagai sektor industri dan peluang usaha baru.

Pemerintah Aceh juga mengacu pada pengalaman pengembangan Blok Masela di Laut Arafura yang mengalami perubahan konsep pengolahan dari laut ke darat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala SKK Migas disebut membenarkan bahwa perubahan skema tersebut pernah dilakukan.

Sementara itu, rencana konferensi pers mengenai perkembangan Blok Andaman yang sebelumnya diinisiasi SKK Migas ditunda. Nurlis mengatakan, Gubernur Mualem menilai waktu pelaksanaannya belum tepat dan memilih menunggu hingga revisi PoD mencapai kesepakatan.

“Setelah Gubernur Mualem menilai bahwa proyek Blok Andaman menguntungkan bagi Aceh, baru beliau bersedia menyampaikan kepada publik,” kata Nurlis.

dan SKK Migas Sepakati Revisi PoD Blok Andaman, Aceh Dorong Pengolahan Gas di Darat

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyepakati penyampaian revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman. Revisi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat proyek bagi Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, mengatakan SKK Migas bersedia mengakomodasi usulan revisi yang akan disampaikan Pemerintah Aceh.

“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Nurlis di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Nurlis, Gubernur Mualem pada prinsipnya mendukung pengembangan Lapangan Gas Tengkulo dan investasi yang dilakukan Mubadala Energy. Namun, Pemerintah Aceh menilai terdapat sejumlah poin dalam PoD yang perlu disempurnakan agar tidak merugikan daerah.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan Gubernur Aceh dengan Kepala SKK Migas di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (10/6/2026) malam. Dalam pertemuan itu, Mualem didampingi Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Bidang Migas Akhyar ST MT, dan Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.

Berdasarkan PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari Lapangan Gas Tengkulo direncanakan diproses di fasilitas terapung atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di South Andaman. Selanjutnya, hasil produksi disalurkan melalui pipa bawah laut menuju Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

Saat ini, Mubadala Energy juga tengah mempersiapkan proses tender pengadaan unit FPSO untuk mempercepat komersialisasi gas dari South Andaman.

Namun, Pemerintah Aceh mengusulkan skema penyaluran gas langsung ke darat untuk diolah di KEK Arun melalui Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia.

“Jadi skema penyaluran gas langsung ke darat untuk diolah di KEK Arun. Kemudian gas dan kondensat diproses di Onshore Processing Facility dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun,” ujar Nurlis.

Ia menjelaskan, usulan tersebut bertujuan agar proyek Blok Andaman memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Aceh tanpa mengurangi keuntungan bagi investor maupun pemerintah pusat.

Selain menciptakan nilai tambah dari sektor migas, pengolahan di darat dinilai dapat mendukung pengembangan industri pupuk dan petrokimia di Aceh serta menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai,” kata Nurlis.

Menurutnya, skema pengolahan di darat juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian melalui tumbuhnya berbagai sektor industri dan peluang usaha baru.

Pemerintah Aceh juga mengacu pada pengalaman pengembangan Blok Masela di Laut Arafura yang mengalami perubahan konsep pengolahan dari laut ke darat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala SKK Migas disebut membenarkan bahwa perubahan skema tersebut pernah dilakukan.

Sementara itu, rencana konferensi pers mengenai perkembangan Blok Andaman yang sebelumnya diinisiasi SKK Migas ditunda. Nurlis mengatakan, Gubernur Mualem menilai waktu pelaksanaannya belum tepat dan memilih menunggu hingga revisi PoD mencapai kesepakatan.

“Setelah Gubernur Mualem menilai bahwa proyek Blok Andaman menguntungkan bagi Aceh, baru beliau bersedia menyampaikan kepada publik,” kata Nurlis.

Kontributor Daerah: Nana
Editor: Redaksi