Kasus Narkotika Masih Jadi Perkara Terbanyak di PN Idi

PN Idi menyebut perkara narkotika masih mendominasi 80–90 persen kasus pidana di Aceh Timur sepanjang 2025 hingga semester I 2026. Foto: ist

Kupas.co | Idi – Pengadilan Negeri (PN) Idi mencatat perkara narkotika masih menjadi kasus yang paling dominan dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukumnya. Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, porsinya mencapai sekitar 80–90 persen dari total perkara yang masuk.

Humas PN Idi, Mohamad Bayyoumi Al Kautsar, S.H., mengatakan jenis perkara narkotika yang ditangani beragam, mulai dari pengguna, kepemilikan, hingga jaringan peredaran gelap.

“Mayoritas perkara yang masuk ke PN Idi masih terkait narkotika, baik pengguna maupun pengedar,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Ia menyebut kondisi wilayah Aceh Timur yang memiliki jalur laut terbuka diduga ikut berpengaruh terhadap tingginya kasus tersebut karena kerap dimanfaatkan sebagai jalur distribusi.

"Selain narkotika, PN Idi juga menangani perkara pidana umum seperti pencurian, penggelapan, dan tindak pidana lain, namun jumlahnya jauh lebih sedikit,"katanya.

Data PN Idi menunjukkan sepanjang 2025 terdapat sekitar 290 perkara pidana yang diterima.

Dari jumlah tersebut, 259 perkara telah diputus hingga akhir tahun, sedangkan sisanya diselesaikan pada awal 2026. Pada awal 2026, perkara baru yang masuk tercatat sekitar 70–100 kasus.

PN Idi juga mencatat enam perkara yang berujung pada vonis pidana mati sepanjang 2025, yang sebagian besar berkaitan dengan kasus narkotika dalam jumlah besar.

Bayyoumi menjelaskan, dalam sejumlah perkara ditemukan adanya jaringan yang terorganisir dalam peredaran narkotika, termasuk penggunaan sarana komunikasi khusus dan transportasi laut.

Seiring penerapan aturan hukum baru, hakim kini mempertimbangkan lebih banyak aspek sebelum menjatuhkan pidana berat, termasuk kondisi sosial dan latar belakang terdakwa.

Ia menambahkan, sebagian terdakwa kasus narkotika mengaku terlibat karena alasan ekonomi.

Di sisi lain, PN Idi mulai menerapkan mekanisme pengakuan bersalah dalam beberapa perkara pada 2026 yang membuat proses persidangan lebih cepat dibandingkan mekanisme biasa.

Sementara itu, skema keadilan restoratif belum berjalan di PN Idi karena masih menunggu aturan teknis pelaksanaan.

Kontributor Daerah: Nana
Editor: Redaksi