Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Domestik Selama Libur Sekolah
Kupas.co | Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi telah berjalan sesuai ketentuan selama periode libur sekolah 2026.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan program tersebut merupakan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung kelancaran mobilitas nasional pada masa libur sekolah.
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 yang mengatur PPN Ditanggung Pemerintah atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur sekolah.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menanggung 100 persen PPN yang dikenakan pada tarif dasar (base fare) dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.
Lukman mengatakan, fasilitas PPN DTP berlaku untuk pembelian tiket hingga 5 Juli 2026, sedangkan periode penerbangan yang memperoleh insentif berlangsung pada 24 Juni hingga 5 Juli 2026.
“Program PPN Ditanggung Pemerintah merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat melakukan perjalanan udara dengan biaya yang lebih ringan selama periode libur sekolah,” kata Lukman dalam keterangan resminya, Kamis (25/6/2026).
Berdasarkan pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui aplikasi Air Transport Inspection System (ArTIS) terhadap data penjualan tiket pada 24 Juni 2026, seluruh maskapai yang melayani rute domestik kelas ekonomi telah menerapkan kebijakan tersebut sesuai ketentuan. Pemantauan juga menunjukkan adanya penyesuaian harga tiket pada sejumlah rute domestik kelas ekonomi.
Kementerian Perhubungan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif. Pemerintah juga menegaskan akan memberikan sanksi administratif apabila ditemukan maskapai yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.









Komentar