Kuasa Hukum F Minta Kejari Harus Profesional Dalam Penetapan Tersangka di Baitul Mal Aceh Selatan
KUPAS.co – Kuasa Hukum tersangka F meminta lembaga Pemerintah BPK RI Perwakilan Aceh untuk menghitung kembali temuan di Baitul Mal Aceh Selatan tahun anggaran 2022 lalu. Terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan Dana Baitul Mal tahun 2022 lalu.
"Kita harap Kepala Kejakasaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan supaya lebih selektif, bijak dan Profesional dalam menetapkan tersangka di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga kebenaran dan keadilan benar- benar dirasakan oleh masyarakat Aceh Selatan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu,"ucap Usman S.H Kuasa Hukum F dalam rilisnya, Jumat 28 Maret 2025.
Diketahui hingga saat ini sudah 3 (tiga) orang ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara pada Baitul Mal Aceh Selatan. Sebagai advokat yang menjalankan tugasnya sesuai Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara adil.
Selain itu, Ia meminta Kejaksaan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada fakta hukum yang kuat serta bebas dari intervensi pihak mana pun.
"Dalam hal ini kita juga berharap agar kasus ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian hukum semata, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi pengelolaan dana zakat agar semakin transparan dan akuntabel di masa mendatang,"ujarnya.
Sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, mengenai perkara yang dipersangkakan kepada kliennya.
Meminta lembaga Pemerintah BPK RI Perwakilan Aceh untuk menghitung kembali temuan ( kerugian negara) pada 3 ( tiga ) Program Kegiatan yaitu Rehab Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) untuk keluarga miskin dan Bantuan Sanitasi ( MCK ) serta Renovasi Ringan Rumah Fakir Miskin di Baitul Mal Aceh Selatan.
Menurut kuasa hukum pada 28 Maret 2025 saat tim BPK RI turun ke Aceh Selatan dan melakukan audit keuangan daerah berdasarkan LHP Nomor 3.B/LHP/XVIH.BAC/04/2023 tanggal 12 April 2023, mereka diduga tidak memiliki dokumen yang lengkap dalam melakukan pemeriksaan.
"Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat karena hasil audit dinilai tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan,"jelasnya.
Kuasa hukum mengaku telah melakukan investigasi mandiri dengan meninjau langsung penerima bantuan (mustahik), bertemu dengan pendamping profesional, pendamping kecamatan, penyedia material, toko bangunan, serta berkonsultasi dengan keuchik (kepala desa) di beberapa gampong.
Berdasarkan temuan mereka, seluruh kegiatan disebut sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku serta dinyatakan selesai dengan baik. Lebih lanjut, kuasa hukum menekankan pentingnya menjaga independensi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sebagai lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat.
"Kita mengingatkan agar lembaga ini tidak terpengaruh oleh kepentingan politik yang dapat mengganggu kredibilitasnya dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang berhak,"ujarnya.
Pihaknya juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan DPRK Aceh Selatan untuk tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Mereka diminta mencari solusi yang adil dan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama dalam proses hukum yang sedang berjalan.
"Sebagai bentuk keseriusan, kita telah mengajukan surat permohonan audiensi kepada Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, MS, SE, M.Sos, melalui surat Nomor 25/RAS-L/P/III/2025 yang dikirim pada 3 Maret 2025. Namun hingga kini, surat tersebut belum mendapatkan respons dari pihak pemerintah daerah,"ungkapnya.
Dalam hal ini pihaknya juga mengingatkan Kepala Badan Pelaksana dan jajaran Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan untuk tidak mengorbankan pegawai honorer dalam kasus ini. Menurutnya, keberhasilan Baitul Mal dalam mengelola zakat selama ini tidak boleh dikaburkan oleh permasalahan hukum yang menimpa beberapa individu.
"Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Baitul Mal memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Qanun Aceh yang mengatur lebih rinci tentang tata kelola lembaga ini. Oleh karena itu, profesionalisme dalam mengelola zakat harus tetap dijaga,"tutupnya.









Komentar