LSM FORMAKI Desak Bupati Aceh Selatan Tinjau Ulang Pemangkasan Gaji Tenaga Kontrak

KUPAS.co - Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) menyatakan keberatan keras atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang memangkas gaji tenaga kontrak hingga 70 persen.

Adapun kebijakan ini tertuang dalam Surat Bupati Aceh Selatan Nomor 900/291, khususnya pada Poin F yang menyebutkan secara eksplisit, “Mengurangi gaji Tenaga Kontrak sebesar 70 persen (tujuh puluh persen)”.

Ketua FORMAKI Alizamzami mendesak Bupati Aceh Selatan untuk meninjau ulang kembali terkait pemangkasan gaji tenaga kontrak di Aceh Selatan. Surat tersebut juga diketahui ditembuskan kepada DPRK Kabupaten Aceh Selatan, yang menandakan bahwa kebijakan ini telah menjadi bagian dari tata kelola keuangan daerah.

"Kita menilai kebijakan tersebut sangat tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang sama sekali tidak memerintahkan pemangkasan gaji tenaga kontrak,"ucap Alizamzami dalam rilisnya, Kamis 10 April 2025.

Ia menjelaskan efisiensi anggaran bukan berarti memangkas hak dasar pekerja. Inpres 1/2025 hanya meminta penghematan pada perjalanan dinas, honorarium tim, kegiatan seremonial, bukan upah tenaga kontrak yang merupakan tulang punggung pelayanan publik.

"Kebijakan tersebut tidak hanya menyulitkan para tenaga kontrak secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada motivasi kerja dan kualitas pelayanan publik di Aceh Selatan,"jelasnya.

Dalam hal ini kita FORMAKI meminta, Bupati Aceh Selatan segera mencabut atau meninjau ulang kebijakan pemangkasan gaji tersebut. Dan kita meminta DPRK Aceh Selatan segera memanggil Bupati untuk meminta penjelasan secara terbuka dan transparan.

Selain itu kita juga meminta Pemerintah Daerah (Pemkab) Aceh Selatan membuka rincian postur anggaran untuk memastikan bahwa penghematan dilakukan secara adil dan proporsional.

“Kami akan terus mengawal isu ini dan siap mendampingi tenaga kontrak untuk menyampaikan keberatan mereka secara hukum maupun administratif,” tutupnya.