Pemotongan 70 Persen Honorarium di Batalkan, Mistan Aulia Apresiasi Bupati Aceh Selatan
KUPAS.co - Wakil Ketua Komisi I DPRK Aceh Selatan, Mistan Aulia, mengapresiasi langkah bijak Bupati Aceh Selatan dalam membatalkan pemotongan gaji tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
"Kami sangat mengapresiasi langkah tepat Bupati Aceh Selatan atas pembatalan pemotongan gaji tenaga kontrak hingga 70%, di Kabupaten Aceh Selatan," ungkap Mistan Aulia kepada Kupas.co, minggu (13/4/2025).
Diketahui, sebelumnya Pemda Kabupaten Aceh Selatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 900/791, perihal efisiensi anggaran tahun 2025 yang ditujukan kepada para kepala SKPK tertanggal 9 April 2025 tepatnya pada point F. Mengurangi gaji tenaga kontrak sebesar 70% (tujuh puluh persen).
Mistan Aulia juga mengatakan sebaiknya semua kebijakan yang dikeluarkan benar-benar harus dikaji secara Komprehensif sehingga tidak ada pihak yang dirugikan lebih-lebih ini menyangkut tenaga Kontrak dilingkungan Aceh Selatan.
"Sebaiknya jika ada kebijakan yang dianggap sensitif, apalagi menyangkut tenaga kontrak ini seharusnya benar-benar dikaji secara mendalam dan hal itu juga harus didiskusikan oleh berbagai pihak terkait,” ujarnya
Rencana pemangkasan ini dilakukan adalah salah satu upaya untuk efisiensi APBK anggaran tahun 2025, namun setelah menerima gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat hal ini dibatalkan. Di konfirmasi melalui via pesan WA dari salah seorang pegawai Bagian Program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan yang ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di jajaran Pemkab setempat.
Adapun pesan WA tersebut berisikan “Assalamualaikum, kepada seluruh SKPK untuk pemotongan gaji non-ASN sebesar 70 persen tidak jadi dilakukan dan masih tetap 100 persen. Untuk penganggaran gaji non-ASN masih tetap selama 6 bulan“.
Kepala BPKD Aceh Selatan, Syamsul Bahri S.H, saat dikonfirmasi via telp, membenarkan bahwa Bupati H. Mirwan secara resmi telah membatalkan kebijakan tersebut.
“Benar, kebijakan tersebut telah resmi dibatalkan sehingga pembayaran gaji tenaga non-ASN tetap seperti biasa,” tutup Syamsul.









Komentar