Temuan BPK, Dana BOS Dibawa Pulang Kerumah Disimpan di Dompet Dan Dipegang Istri

Ilustrasi. Foto (dok.net).
Ilustrasi. Foto (dok.net).

KUPAS.co | Aceh Selatan - Pengelolaan dana bantuan operasional siswa (BOS) SD dan SMP di Aceh Selatan diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh menemukan Kas Dana BOS pada SiLPA tahun Anggaran Tahun 2024 tidak seluruhnya tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) dan rekening Koran.

Hasil konfirmasi BPK dengan manager BOS SD dan SMP Disdik Aceh Selatan diketahui Silpa tersebut merupakan jasa giro yang masih tercatat di rekapan Disdik. Sebagian sekolah masih menyimpan saldo tersebut pada rekening sekolah, namun sebagian lainnya telah ditarik oleh bendahara.

"Hasil penelusuran dokumen oleh bidang SD dan SMP Disdik diketahui jasa giro yang tercatat adalah sebesar Rp.331.490,65. Jasa giro tersebut akan dilakukan penyetoran ke rekening PAD oleh masing-masing sekolah" ungkap auditor BPK dalam laporannya, seperti dikutip Kupas.co dari LHP BPK, Rabu, 2 Juli 2025

BPK dalam auditnya juga menemukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Aceh Selatan, dibawa pulang kerumah disimpan di dompet dan dipegang Istri oleh kepala sekolah dan bendahara BOS.

Temuan itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2024 dengan nomor: 24.A/LHP/XVIII.BAC/06/2025
tertanggal 19 Juni 2025.

Dari pemeriksaan fisik Kas dan Dokumen pertanggung jawaban atas belanja BOS tahun 2025 cash opname dibeberapa sekolah BPK menemukan masalah diantaranya di SD Negeri 1 Terbangan, Nilai Kas BOS Tahap 1 Tahun 2025 Rp.110.740.000 oleh Kepala Sekolah, dibawa pulang dan disimpan dirumah. Oleh kepala sekolah, uang BOS sebesar Rp.30.000.000 telah dipakai untuk keperluan pribadi dan diganti dengan uang di rekening milik pribadinya dan kepala sekolah juga tidak membuat pembukuan dan pelaporan yang memadai.

SD 5 Unggul Tapak Tuan, Nilai Kas BOS Tahap I Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 106.820.000 dipegang oleh Bendahara BOS dan disimpan di tas/dompet dengan pertanggungjawaban tidak memadai hanya bukti belanja yang disusun.

SD Negeri 1 Blang Baru, Nilai Kas BOS Tahap I TA 2025 Rp.58.000.000, dipegang oleh Kepala Sekolah, dibawa pulang dan dipegang oleh Istri dengan Bukti pertanggung jawaban belanja yang belum disusun.

SD Negeri 2 Panton Pawoh, Nilai Kas BOS Tahap I Tahun Anggaran 2025, Rp.35.770.000 disimpan di rekening pribadi dengan bukti pertanggung-jawaban yang tidak lengkap.

SMP Negeri 2 Pasie Raja, Nilai Kas BOS Tahap I Rp.169.260.000 dipegang oleh Kepala Sekolah dan dibawa pulang kerumah serta uang bos sebesar Rp.9,8 juta dipakai untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan, SMP 3 Tapak Tuan, jumlah Dana BOS Tahap I TA 2025 Rp.34.100.000 dipegang oleh Bendahara BOS dan dibawa kerumah.

BPK juga mencatat, pajak atas penggunaan belanja dana BOS juga terlambat disetor ke Kas Negara dan Kas Daerah.

"Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana bos terdapat pungutan pajak atas dana bos yang terlambat disetor ke Kas negara dan Kas Daerah. Dengan keterlambatan selama 2 sampai dengan 82 Hari. Pajak Restoran PB-1 yang terlambat disetor senilai Rp.16.516.300" tulis BPK dalam laporannya.

Sementara itu, BPK menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), sebesar Rp.59.128.571 terlambat disetor ke Kas daerah.

Praktik ini dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 sebagaimana terakhir kali diubah pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023.

Akibatnya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak tercapai dan penyalahgunaan akibat disimpan pada rekening pribadi.

"Yang beresiko kehilangan dan penyalahgunaan atas penerimaan jasa giro dan PB-1 yang belum disetor ke Kas Daerah serta pajak negara ke Kas negara"
tulis BPK yang menjadi salah satu masalah yang menjadi temuannya itu.

Dari temuan itu BPK juga menemukan Terdapat kekurangan jasa giro dari rekening BOS sebesar Rp.331.490.65

Menurut BPK, kondisi itu disebabkan kepala SKPK kurang cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan belanja BOS. Dan bendahara BOS tidak berpedoman pada ketentuan dalam menata usaha keuangan dan ketentuan tentang penyetoran atas pemungutan pajak ke kas negara dan penyetoran pajak makan minum serta jasa giro ke Kas daerah.

Kepala SKPK terkait tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan pengendalian keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bendahara pengeluaran pada SKPK terkait tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bendahara BOS tidak berpedoman pada ketentuan dalam menata usahakan keuangan dan ketentuan tentang penyetoran atas pemungutan pajak ke kas negara, penyetoran Pajak makan minum dan jasa giro ke Kas daerah.

Bupati Aceh Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sepakat dengan temuan BPK dan merekomendasikan agar Kadisdikbud Aceh Selatan menginstruksikan Bendahara BOS supaya menyetor jasa giro sebesar Rp.331.490,65 ke Kas Daerah