Terkait Isu Pembiaran Aset SKB, PLT Kadisdikbud Aceh Selatan Salahkan TIM Kemensos

Plt. Kadisdikbud Aceh Selatan Zikri, S.Pd. Foto (dok.Kupas.co).
Plt. Kadisdikbud Aceh Selatan Zikri, S.Pd. Foto (dok.Kupas.co).

KUPAS.co | Aceh Selatan - Proses pembangunan Sekolah Rakyat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Labuhan haji Tengah akhir-akhir ini menjadi sorotan, hal ini dikarenakan banyak aset daerah yang dibiarkan tanpa ada penyelamatan aset sedangkan gedung tersebut langsung dilakukan renovasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Zikri, S.Pd saat dikonfirmasi menyebutkan saat ini aset Disdikbud Kabupaten Aceh Selatan tersebut sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman pada salah satu ruko dalam Kecamatan Labuhan haji.

"Saat ini aset telah diamankan di salah satu ruko di Labuhan haji," ucapnya singkat saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (15/7/2025) siang.

Saat disinggung kenapa aset tersebut sempat dibiarkan terbengkalai untuk beberapa hari sebelum dipindahkan, dengan gamblang Zikri menyebutkan bahwa dalam proses tersebut pihaknya tidak mengetahui hal itu terjadi, sebab katanya dalam pembongkaran bangunan SKB pihaknya tidak diberitahukan.

"Itu yang kami tidak tau, kenapa sampai terjadi demikian, kami juga tidak mengatakan aset terbengkalai, namun pihak yang melaksanakan pembongkaran tidak memberitahukan hal itu kepada kami," timpal mantan guru SMPN 4 Labuhan haji tersebut sambil tersenyum kecil.

Kendatipun dirinya telah menyampaikan langsung kepada tim survey SR dari Kementerian Sosial RI agar mencarikan tempat penyimpanan semua aset milik Disdikbud Aceh Selatan sebelum SKB di bongkar, namun hingga pembongkaran dilakukan baik pihak Kemensos RI maupun Dinsos Aceh Selatan tidak pernah berkoordinasi lagi dengan pihaknya.

"Jangankan penyampaian secara tertulis, secara lisan saja tidak dilakukan," ucapnya ketus.

Padahal lanjutnya, proses penyelamatan aset itu sudah dibicarakan dengan pihak Kemensos sejak jauh-jauh hari, bahkan sepuluh hari sebelum proses renovasi dilakukan dirinya telah membicarakan hal tersebut

"Mereka (Kemensos) berjanji akan menindak lanjutinya sebelum proses renovasi dilakukan dan hal itu sampai dilakukan proses renovasi pihak Kemensos tidak sama sekali menunaikan janjinya," ucap Plt. Kadisdikbud Aceh Selatan yang mengaku tidak suka berkomunikasi melalui handphone itu.

Dan sebelumnya Zikri mengaku telah menyurati Pemda terkait penyelamatan aset Disdikbud, namun tidak ada jawaban dan akhirnya proses renovasi dilakukan tanpa pemindahan aset tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya dilakukan.

"Ya ujung-ujungnya kami dari dinas pendidikan yang disalahkan," ketusnya lagi.

Zikri juga mengatakan, pembangunan SR adalah domainnya Kemensos RI khususnya terkait sarpras yang seharusnya dilaksanakan dengan baik dan terkoordinasi, namun dia menilai apa yang telah terjadi tersebut dilakukan tanpa melalui proses yang baik dan terkesan dilaksanakan buru-buru.

"Dilaksanakan terburu-buru tanpa mengikuti mekanisme yang seharusnya," tuding Zikri.

Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Tim dari Kementerian Sosial dan Pemda karena permasalahan yang timbul saat ini lebih mengarah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan.

"Ketika ada permasalahan bola panasnya tetap kembali ke Dinas Pendidikan, sebenarnya ranah dari sekolah rakyat tersebut adalah dinsos dan bangunannya PUPR dan hal ini juga sudah kami bicarakan bersama Pemda Aceh Selatan sebelumnya untuk pembentukan tim sebelum dilakukan renovasi, tapi ya apa hendak dikata," kata Zikri sambil tersenyum kecil.

Saat ditanya apakah aset Disdikbud Aceh Selatan tersebut dilakukan penghapusan atau tidak, Zikri mengaku tidak tau hal tersebut karena tidak pernah dibicarakan dengan pihaknya atas status aset tersebut.

"Kami juga tidak tau soal itu, sebab tidak pernah diberitahukan bagaimana statusnya," ungkapnya.

Secara umum, Plt. Kadisdikbud Aceh Selatan menyesalkan pelaksanaan pembongkaran SKB oleh pihak Kemensos RI tanpa mengikuti mekanisme yang jelas dan koordinasi dengan baik, yang menyebabkan timbulnya beragam persepsi di masyarakat dan dampak terhadap Disdikbud Aceh Selatan.