Ratusan Nakes RSUDZA Demo ke Kantor Gubernur Aceh Tuntut Pencairan TPP dan Jasa Medis

Ratusan Nakes yang bekerja di RSUDZA Banda Aceh saat melakukan demo ke gedung gubernur aceh menuntut pembayaran TPP dan Jasa Medis. Foto (dok.net).
Ratusan Nakes yang bekerja di RSUDZA Banda Aceh saat melakukan demo ke gedung gubernur aceh menuntut pembayaran TPP dan Jasa Medis. Foto (dok.net).

KUPAS.co | Banda Aceh - Ratusan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 18 Juli 2025.

Mereka menuntut atas pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan jasa pelayanan (remunerasi) yang sudah tidak dibayarkan sejak Januari 2025.

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., turun langsung menemui massa aksi. Ia didampingi Direktur RSUDZA, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Bappeda, hingga sejumlah pejabat terkait.
Dalam dialog terbuka, dek fadh menjelaskan bahwa dana yang diminta sejatinya sudah tersedia. Namun, pencairannya terhambat aturan yang masih berlaku.
“Dananya sudah standby. Tapi, ada regulasi lama yang mengharuskan tenaga kesehatan memilih antara TPP atau remunerasi. Tidak bisa dua-duanya,” ucap Wagub Aceh di hadapan para nakes.

Menurutnya, regulasi tersebut sudah ada sebelum ia menjabat, dan hingga kini masih berlaku.

Kendati demikian, Fadhlullah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tetap berkomitmen memperjuangkan hak para nakes, asalkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Kami sepakat dengan tuntutan Bapak dan Ibu semua. Tapi harus lewat prosedur. Kami upayakan secepat dan sebaik mungkin,” ujarnya.

Ia mengakui, peran tenaga kesehatan sangat penting, apalagi RSUDZA merupakan rumah sakit rujukan utama di Aceh.

“Kami tidak tinggal diam. Kami paham apa yang dirasakan tenaga kesehatan. Tapi proses ini butuh waktu dan kepatuhan pada aturan,” tegasnya lagi.

Sementara itu, perwakilan nakes meminta pemerintah segera mencairkan hak mereka yang tertunda, karena berdampak pada kesejahteraan dan semangat kerja.

“Kami tidak menuntut macam-macam. Kami hanya minta hak kami dibayarkan,” kata salah satu peserta aksi.

Aksi ini berjalan tertib dan Pemerintah Aceh pun berjanji akan menindaklanjuti tuntutan ini dan segera mencari solusi bersama Kementerian Kesehatan serta Kemendagri jika perlu penyesuaian aturan.