BUMG Talun Tuo Diduga Gelap Dana, Warga Geruduk Kantor Keuchik
KUPAS.co | Aceh Selatan – Koordinator Aksi, Sufli, membantah keras tudingan bahwa aksi unjuk rasa masyarakat Gampong Durian Kawan yang digelar pada Senin, 28 Juli 2025, telah ditunggangi oleh kelompok berkepentingan atau berkaitan dengan konflik hutan adat. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan murni aspirasi warga terhadap dugaan ketidaktransparanan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Talun Tuo.
“Aksi ini bukan soal hutan adat. Ini tentang keadilan dan transparansi. Jangan alihkan isu dengan tuduhan murahan,” tegas Sufli pada media KUPAS.co, Selasa (29/7).
Menurutnya, selama empat tahun terakhir, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis maupun mendapatkan informasi yang memadai tentang pengelolaan BUMG. Padahal, unit-unit usaha BUMG cukup vital, seperti, Pasar Pagi, Pasar Mingguan, Lahan Sawit dan Unit Sewa Menyewa.
Namun, tidak pernah ada rapat umum, laporan keuangan, atau bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola, dalam hal ini Direktur BUMG, Tabrani Atim.
Pernyataan Tabrani Atim yang menyebut aksi ini sebagai manuver pihak tertentu dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap aspirasi warga dan upaya pengalihan isu. “Yang turun aksi adalah masyarakat sendiri, dari berbagai kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada kelompok luar, tidak ada kepentingan tersembunyi,” tambah Sufli.
Dalam pernyataannya, Sufli menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi dasar aksi tersebut:
Pemerintah Gampong segera menuntaskan rapat umum pertanggungjawaban keuangan BUMG. Rapat yang digelar Senin malam di Gedung MTsS Gampong Durian Kawan berakhir buntu, namun telah disepakati akan dilanjutkan pada 13 Agustus 2025.
Direktur BUMG diminta mengumumkan laporan keuangan secara terbuka dan menyampaikan rincian penggunaan dana pengelolaan selama empat tahun terakhir.
Print out rekening BUMG Ketahanan Pangan dan BUMG Umum diserahkan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.
Dilakukan evaluasi terhadap sistem pembagian laba yang dinilai tidak adil, khususnya pemotongan 50% untuk pengurus yang dianggap memberatkan.
Sufli menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu yang telah disepakati, masyarakat siap menempuh jalur hukum secara berjenjang.
“BUMG adalah milik bersama, bukan milik sekelompok orang. Harus ada akuntabilitas dan keterbukaan. Ini soal hak masyarakat, dan kami tidak akan mundur,” tegasnya menutup pernyataan.









Komentar