DPA Aceh Selatan Belum Selesai, PB HMI: Visi Bupati Cuma Wacana
KUPAS.co | Aceh Selatan - Keterlambatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Aceh Selatan memasuki babak genting. Hingga awal Agustus 2025, dokumen vital itu belum juga rampung. Akibatnya, sejumlah program pemerintahan stagnan, pelayanan publik terganggu, dan perekonomian lokal kian tersendat.
Kondisi ini disorot tajam oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Fungsionaris PB HMI Bidang SDM, Mahdi Arifan, bahkan menyebut keterlambatan DPA sebagai bentuk nyata dari kelumpuhan tata kelola anggaran di Aceh Selatan.
"Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal kelangsungan hidup masyarakat. Petugas kebersihan belum digaji, penyuluh pertanian dan operator alsintan mengeluh, bahkan personel pemadam kebakaran bekerja tanpa kepastian upah. Ini cermin manajemen anggaran yang amburadul," tegas Mahdi.
DPA merupakan dasar hukum bagi pengeluaran anggaran belanja daerah. Tanpa DPA, SKPK tidak bisa menjalankan program, bahkan untuk hal paling mendasar seperti pembayaran honor, pelaksanaan kegiatan, hingga pengadaan barang dan jasa.
Menurut Mahdi, keterlambatan ini tak hanya menurunkan serapan APBK, tapi juga berpotensi melahirkan pelanggaran hukum karena banyak kegiatan yang akhirnya dijalankan tanpa dasar anggaran yang sah.
"Jika dibiarkan, bukan hanya pelayanan yang macet, tapi para pejabat SKPK bisa terjerat masalah hukum akibat memaksakan pelaksanaan program tanpa landasan anggaran," ujarnya.
Lambannya pengesahan DPA juga berimbas langsung pada program-program unggulan Bupati Aceh Selatan. Inisiatif seperti BASAGA (Bajak Sawah Gratis), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga sektor pendidikan dan kesehatan kini hanya jadi janji tanpa aksi.
“Visi-misi Bupati berpotensi gagal total jika fondasi anggarannya terus tertahan. Pemerintah terlihat kehilangan arah,” tambah Mahdi.
Dampak keterlambatan DPA tidak berhenti di ranah birokrasi. Dunia usaha di Aceh Selatan kini berada dalam tekanan. Proyek pembangunan yang belum berjalan membuat arus uang dari belanja pemerintah terhenti. Kontraktor lokal, pemasok, dan pelaku UMKM kehilangan sumber penghasilan utama mereka.
“Ekonomi daerah ini sangat bergantung pada belanja pemerintah. Kalau DPA belum selesai, maka tidak ada uang berputar. Ini membuat masyarakat makin tercekik,” tukas Mahdi.
PB HMI menilai keterlambatan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa penjelasan publik. Pemerintah daerah dituntut segera membuka secara transparan akar persoalan, termasuk siapa pihak yang paling bertanggung jawab.
"Apakah ini karena OPD yang lamban, sistem aplikasi yang bermasalah, atau ada tarik-ulur kepentingan elit? Rakyat berhak tahu," tegas Mahdi.
PB HMI mendesak Bupati Aceh Selatan untuk tidak abai dan segera mengambil tindakan tegas agar keterlambatan ini tidak menjadi krisis anggaran yang lebih besar.
"Jika tidak ada perbaikan cepat, maka ini bukan lagi soal kinerja, tapi soal kelalaian yang berdampak sistemik. Aceh Selatan tidak bisa terus dibiarkan seperti ini," tutup Mahdi.









Komentar