T. Sukandi Sesalkan Pungutan 17 Agustus oleh Camat Sawang, Sebut Langgar Aturan
KUPAS.co | Aceh Selatan – Dugaan pungutan liar (pungli) menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, terus menuai sorotan. T. Sukandi, Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), yang menyayangkan terbitnya surat edaran permintaan dana dari Camat Sawang.
Surat bernomor 001/PANHUT-80/2025 tertanggal 04 Agustus 2025 itu ditujukan kepada para keuchik, ASN, dan donatur. Dalam surat yang kini ramai beredar di grup WhatsApp, disebutkan, Setiap di Kecamatan Sawang diminta menyetor dana Rp1 juta, Setiap ASN dikenakan iuran Rp50 ribu per orang, Donatur diminta ikut berpartisipasi.
Dana tersebut dikumpulkan atas nama Panitia HUT RI Kecamatan Sawang, yang diketuai oleh Farid Walidi dan sekretarisnya Tarmizi Ramli.
Menanggapi hal itu, T. Sukandi menegaskan bahwa segala bentuk pungutan terhadap aparatur gampong maupun ASN yang tidak berdasarkan aturan hukum adalah pelanggaran.
“Undang-undang tidak membenarkan pungutan semacam ini. Yang diperbolehkan hanyalah sumbangan sukarela, bukan pungutan yang sifatnya memaksa,” tegas Sukandi, Kamis (7/8/2025).
Ia menilai, peringatan Hari Kemerdekaan harusnya menjadi ajang memperkuat semangat gotong royong, bukan malah membebani masyarakat dan aparatur dengan kewajiban finansial yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kami sangat menyayangkan. Ini mencoreng semangat kemerdekaan yang seharusnya dilandasi keikhlasan, bukan paksaan,” tambahnya.
Sementara itu Salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa edaran itu telah menimbulkan kegelisahan di kalangan aparatur desa dan ASN.
"Kami merasa tidak nyaman. Suratnya resmi, tapi isinya lebih mirip paksaan. Tidak ada musyawarah sebelumnya,” ujarnya.
Masyarakat menilai bahwa perayaan hari kemerdekaan seharusnya menjadi momentum gotong royong dan sukarela, bukan ajang memaksakan iuran tanpa kejelasan transparansi anggaran.
Menanggapi polemik tersebut, Camat Sawang Zunawarnis menjelaskan bahwa permintaan sumbangan telah melalui musyawarah yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari Keuchik, ASN, Kepala Sekolah, hingga Muspika. Ia menegaskan bahwa tidak ada unsur pemaksaan.
"Itu bagian dari hasil rapat resmi. Dana yang dihimpun akan dikelola terpusat agar pelaksanaan kegiatan tertib dan terkoordinasi," ujarnya.
Zunawarnis juga menyebut bahwa kontribusi dari ASN dan gampong dalam kegiatan HUT RI sudah menjadi kebiasaan tahunan. Khusus untuk dana desa, katanya, yang digunakan adalah dana PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) yang sudah tersedia di APBG.
"Itu resmi, bisa dipertanggungjawabkan, dan berlaku di semua kecamatan, bukan hanya di Sawang," katanya.
Meski demikian, kritik tetap bermunculan, terutama menyangkut prinsip sukarela dan kejelasan dasar hukum. Publik mendesak agar pemerintah daerah mengevaluasi sistem penganggaran kegiatan seremonial di tingkat kecamatan agar tak lagi mengandalkan pungutan yang membebani.









Komentar