Proyek Sawit Rakyat Berujung Skandal: DPRK, Sekda, dan Eks Kadis Jadi Tersangka

Ilustrasi. Foto: AI
Ilustrasi. Foto: AI

KUPAS.co | Aceh Jaya – Kasus korupsi besar kembali mencoreng wajah pemerintahan daerah. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh resmi menetapkan tiga pejabat, termasuk anggota DPRK Aceh Jaya, Sekda aktif, dan mantan Kepala Dinas Pertanian, sebagai tersangka dalam dugaan penyimpangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang merugikan negara hingga Rp38,4 miliar.

Ketiganya adalah S, Ketua Koperasi Pertanian Sama Mangat sekaligus anggota DPRK Aceh Jaya periode 2024–2029, TM, Kepala Dinas Pertanian periode 2017–2020 sekaligus Plt Kadis 2023–2024, dan TR, Sekda Aceh Jaya yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Pertanian.

Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan saksi, ahli, serta penyitaan dokumen penting terkait PSR di Kabupaten Aceh Jaya, yang dananya bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2019–2023.

“Pengelolaan dana PSR ini tidak sesuai persyaratan, sehingga realisasi program peremajaan sawit gagal total dan negara dirugikan Rp38,4 miliar,” tegas Kasi Penerangan Hukum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, Jumat (8/8/2025).

Kasus bermula saat S mengusulkan bantuan PSR untuk 599 pekebun dengan total lahan 1.536,7 hektare dalam empat tahap pada 2019–2021. Proposal itu lolos verifikasi Dinas Pertanian Aceh Jaya, yang menerbitkan rekomendasi teknis dan melanjutkannya ke Kementerian Pertanian RI hingga BPDPKS. Dana pun cair ke rekening Koperasi Produsen Sama Mangat sebesar Rp38,4 miliar.

Namun, fakta di lapangan sungguh mengejutkan. Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi RI dan hasil analisis citra satelit 2018–2024, sebagian besar lahan PSR yang diajukan ternyata bukan milik pekebun, melainkan eks lahan PT Tiga Mitra yang masih berstatus Hak Pengelolaan (HPL) Kementerian Transmigrasi RI.

Bahkan, rekaman drone dan analisis Ahli Geographic Information System (GIS) Universitas Syiah Kuala membuktikan bahwa lokasi tersebut hanya berupa hutan dan semak belukar tidak ada satu pun tanaman sawit milik masyarakat.

Meski demikian, Dinas Pertanian Aceh Jaya tetap menerbitkan rekomendasi dan SK CP/CL, menjadi dasar penyaluran dana PSR. Alhasil, dana bantuan miliaran rupiah itu menguap tanpa menghasilkan kebun sawit baru seperti yang diatur regulasi.

Kejati Aceh menegaskan, ketiga tersangka kini akan menjalani proses hukum lebih lanjut, termasuk pemeriksaan mendalam terkait aliran dana dan keterlibatan pihak lain.