T.Sukandi : Bila Tenaga Honorer Mogok Kerja Dapat Dipastikan Birokrasi Akan Lumpuh Total
KUPAS.co - Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS) T Sukandi mengatakan hampir semua tenaga operator di setiap lembaga pelayanan publik dan kantor Pemerintahan Aceh diisi oleh para honorer yang nasibnya saat sekarang ini seperti sedang terabaikan.
"Terkait hal ini bila honorer di Aceh Selatan mogok kerja, dapat dipastikan birokrasi Pemerintahan akan lumpuh total. Dikarenakan semua tenaga operator dijalankan oleh para tenaga honorer," kata T Sukandi dalam rilisnya kepada, KUPAS.co, Selasa 14 Januari 2025.
Sukandi menjelaskan, hampir semua tenaga operator di setiap lembaga pelayanan publik dan kantor diisi oleh tenaga honorer yang saat ini nasibnya kurang diperhatikan. Kita menyadari bahwa tugas pokok tenaga operator yang di emban oleh para honorer adalah pengoperasian mesin atau peralatan atau sistem yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
Untuk memastikan kelancaran efektivitas dan efesiensi kerja di berbagai bidang pelayanan dalam birokrasi Pemerintahan. Tidak dapat kita pungkiri disetiap instansi Pemerintahan sangat membutuhkan tenaga operator.
"Karena tugas pokok tenaga operator adalah mengelola, menyimpan dan memelihara data mesti tetap terjaga yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu tenaga operator juga sangat mendukung tugas pokok dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah," jelasnya.
Tentunya birokrasi Pemerintahan juga sangat bergantung pada tenaga honorer dalam menjalankan pelayanan birokrasi Pemerintahan dan sepantasnya ada penghargaan yang harus diberikan walaupun nasib para honorer seperti sedang terabaikan.
"Selain itu tenaga operator juga sangat membantu dibidang pelaksanaan pekerjaan pemerintahan serta memberikan dukungan teknis dalam penggunaan sistem informasi disebabkan tenaga operator bertugas memberikan pelayanan di berbagai bidang,"ucapnya.
Sukandi menilai langkah penghapusan tenaga honorer di setiap instansi pemerintah menindaklanjuti UU Nomor. 20 Tahun 2023 Tentang ASN merupakan persoalan delematis dihadapi pemerintah daerah se-Indonesia khususnya Kabupaten Aceh Selatan.
Apabila para honorer dibidang tenaga operator ini diabaikan, maka dapat dipastikan birokrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan akan lumpuh total apa lagi dalam menghadapi awal tahun anggaran 2025 paska Pilkada.
"Sepatutnya Pemerintah Daerah melalui BKPSDM mengajukan permohonan kepada Menpan RB, BKN dan Mendagri untuk memprioritaskan para operator yang masih berstatus honorer ini diangkat menjadi PPPK," tutupnya.









Komentar