TA Khalid Desak Menteri ESDM Selesaikan Masalah Migas di Aceh

Anggota DPR RI Dapil Aceh 2, TA Khalid bersama Prabowo Subianto

Kupas.co | Jakarta — Anggota DPR RI Dapil Aceh 2, TA Khalid, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera menindaklanjuti surat rekomendasi Pemerintah Aceh terkait alih kelola Blok Migas di Rantau Kuala Simpang dan Perlak.

Menurut Khalid, kewajiban alih kelola itu sudah diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Namun, hingga kini belum terlaksana dan terkesan diabaikan oleh pihak tertentu.

“Kami minta Menteri ESDM bertindak tegas jika ada pihak yang mengabaikan perintah kementerian maupun Gubernur Aceh,” tegas Khalid, yang juga Ketua Forum Bersama DPR/DPD RI Dapil Aceh.

Ia mengingatkan, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap Aceh pascakonflik. Karena itu, jajaran menteri diminta memperhatikan pembangunan Aceh yang berlandaskan MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006. Salah satu klausulnya, Aceh berhak menguasai 70% hasil sumber daya alam, termasuk migas.

Khalid menyebut seluruh proses teknis alih kelola sudah disepakati oleh SKK Migas, BPMA, Pertamina, dan Pemerintah Aceh.

“Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Regulasi lanjutan harus segera diterbitkan agar persoalan ini tidak berlarut,” ujarnya.

Ia juga meminta menteri di Kabinet Presiden Prabowo berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait Aceh, mengingat status otonomi khusus yang diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006.

“Jangan sampai masalah yang bisa diselesaikan di tingkat menteri harus sampai ke Presiden,” tutupnya.

Kontributor Daerah: Nana