Delapan Bulan TPP Tak Dibayar, Pegawai RSUDZA Adukan ke Ombudsman
Kupas.co | Banda Aceh - Sejumlah perwakilan Pegawai Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUDZA) mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Selasa (20/8/2025).
Kedatangan mereka bertujuan untuk berdiskusi sekaligus meminta Ombudsman mengkaji kemungkinan adanya maladministrasi dalam penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh no 15 Tahun 2024 yang mengatur Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
“Kita berharap agar kedatangan ke Ombudsman itu bukan hanya silaturahmi, tapi juga berdiskusi terkait bisa tidak Ombudsman menyelidiki ataupun memproses apakah terdapat maladministrasi dalam penyusunan pergub tersebut. Karena sudah delapan bulan TPP PNS RSUDZA tidak dibayar akibat adanya pergub itu,” ujar Zul, salah satu perwakilan pegawai.
Dari hasil pertemuan, Ombudsman menyampaikan bahwa fokus mereka adalah pada aspek maladministrasi. Menurut Ombudsman, selama Pergub tersebut masih berlaku, pembayaran TPP memang tidak bisa dilakukan. Sebaliknya, jika tetap dibayarkan, justru berpotensi menimbulkan maladministrasi.
“Ombudsman juga menjelaskan bahwa jalur hukum terkait pergub bisa ditempuh melalui pengujian judicial review di Mahkamah Agung,” lanjutnya.
Usai pertemuan, para pegawai RSUDZA mengaku masih akan mendiskusikan langkah selanjutnya.
“Untuk selanjutnya kita belum ada kesepakatan dengan teman-teman mau ke arah mana. Mungkin besok kita berdiskusi lagi langkah ke depan. Bisa jadi kita kembali mengunjungi kantor gubernur, seperti yang kita lakukan bulan lalu,” ujarnya.









Komentar