Mendagri Minta Kepala Daerah Tunda Kegiatan Luar Negeri dan Hindari Flexing Kemewahan

Rapat di yang diikut secara daring oleh Wagub Aceh, foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan agar seluruh kepala daerah menunda kegiatan luar negeri dan tetap berada di wilayah masing-masing.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang diikuti Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE., didampingi Sekda Aceh, M. Nasir, Selasa (8/9/2025) secara daring melalui Zoom dari Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh.

Dalam arahannya, Mendagri Tito juga mengingatkan pentingnya pejabat dan keluarganya menghindari flexing kemewahan atau gaya hidup berlebihan yang dapat menimbulkan kesan hura-hura.

Kepala daerah diminta menampilkan sikap sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik.

Menurut Tito, pendekatan ini penting untuk menjaga kondusivitas wilayah, membangun kepercayaan masyarakat, serta menegaskan bahwa pejabat hadir untuk melayani, bukan sekadar melakukan seremonial.

“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari juga flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus menampilkan sikap sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” ujar Mendagri Tito.

Selain itu, Tito meminta kepala daerah memperbaiki fasilitas publik yang rusak agar tidak menimbulkan trauma bagi masyarakat, serta mendorong pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tingkat RT/RW untuk memperkuat keamanan di lingkungan masing-masing.

Rakor ini juga membahas langkah-langkah koordinatif dengan Forkopimda untuk mendekati masyarakat melalui tokoh berpengaruh dan doa bersama lintas agama, sekaligus menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.

Arahan ini menjadi bagian strategi pemerintah untuk menekan inflasi, menurunkan angka kemiskinan, dan memastikan stabilitas keamanan masyarakat di tengah berbagai dinamika nasional.