KNPI: Aceh Selatan Terancam Gagal Cairkan Salur II DOKA, Pemerintah Daerah Jangan Lagi Tidur
KUPAS.co | Tapaktuan – DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Selatan melontarkan peringatan keras terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pasalnya, hingga pertengahan September 2025, realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) masih tertahan di bawah 50 persen.
Situasi ini membuat Aceh Selatan menjadi satu-satunya daerah di Aceh yang belum direkomendasikan menerima Salur II DOKA oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Ketua DPD II KNPI Aceh Selatan, Rojiyan Norman, menilai kondisi tersebut bukan sekadar keterlambatan, melainkan cerminan lemahnya kepemimpinan dan buruknya tata kelola anggaran.
“Batas waktu 15 September sudah di depan mata. Kalau pemerintah daerah masih bergerak lamban, Aceh Selatan akan kehilangan Salur II DOKA. Itu berarti hak rakyat hilang begitu saja, dan dampaknya langsung, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga infrastruktur mandek,” tegas Rojiyan.
KNPI menyorot tajam kinerja OPD yang dianggap bekerja tanpa sense of crisis. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) masih dilakukan secara sporadis, bukan harian, padahal waktu tinggal hitungan hari.
“Pola kerja seperti ini berbahaya. Anggaran yang seharusnya menghidupkan program rakyat justru terkunci di meja birokrasi. Pemerintah daerah jangan tidur di tengah krisis,” sindir Rojiyan.
Untuk menyelamatkan Salur II DOKA, KNPI mendesak Bupati Aceh Selatan turun tangan langsung dengan langkah darurat:
- Lembur penerbitan SPM dan verifikasi pembayaran hingga selesai.
- Troubleshooting harian bersama BPKA dan Inspektorat untuk menghapus hambatan teknis.
- Publikasi dashboard realisasi setiap 24 jam, sebagai bentuk transparansi dan kontrol publik.
KNPI juga merekomendasikan pembentukan clearing house harian di Bappeda/Setda. Forum ini wajib menghimpun laporan progres dan kendala OPD setiap hari tanpa menunda ke minggu berikutnya.
KNPI meminta BPKA dan DJPK membuka meja asistensi khusus bagi Aceh Selatan. Hal ini penting agar program strategis seperti rehabilitasi sekolah, pengadaan sarana kesehatan, bantuan pertanian, dan infrastruktur dasar tidak terhenti hanya karena kelalaian daerah.
Rojiyan menegaskan, semestinya DPRK mengawal proses percepatan ini secara independen dan transparan.
“Ini bukan lagi soal teknis. Ini soal keberanian mengambil keputusan cepat. Kalau Salur II DOKA hilang, berarti pemerintah daerah gagal menjaga hak rakyat. KNPI tidak akan diam, kami akan mencatat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya bersembunyi di balik alasan,” pungkasnya.









Komentar