Haji Uma Kritik Razia Plat Aceh di Sumut: Kebijakan Emosional dan Lemah Hukum
KUPAS.co | Jakarta – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos, menyoroti kebijakan Gubernur Sumatera Utara yang mewajibkan kendaraan berplat Aceh (BL) yang beroperasi di wilayah Sumut untuk mengganti dengan plat BK.
Menurut senator yang akrab disapa Haji Uma, kebijakan tersebut terkesan emosional dan tendensius. Ia menilai, seharusnya sebagai daerah bertetangga, kebijakan semacam itu didahului dengan koordinasi antar pemerintah daerah serta sosialisasi intensif agar tidak menimbulkan sentimen negatif dan mengganggu keharmonisan.
“Kebijakan tersebut tendensius dan grasa-grusu. Lebih bijak jika ada koordinasi dan sosialisasi terlebih dahulu, supaya tidak memicu potensi gesekan antar daerah,” tegas Haji Uma, Minggu (28/9/2025).
Haji Uma menilai, razia kendaraan berplat BL tidak memiliki dasar hukum yang kuat, apalagi jika menyasar mobil angkutan barang atau penumpang lintas provinsi. Menurutnya, aturan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Sebagai daerah bertetangga, wajar kendaraan dengan plat BL maupun plat BK saling melintas. Itu tidak bisa dijadikan alasan untuk razia, karena sudah diatur dalam undang-undang,” jelasnya.
Ia menambahkan, kendaraan dari Aceh yang masuk ke Medan umumnya membawa hasil bumi, kebutuhan pokok, hingga barang lain yang menopang aktivitas ekonomi di kedua daerah. Selain itu, para pemilik dan pengemudi kendaraan berplat BL adalah warga Aceh yang memiliki hak melintasi jalur nasional.
Lebih jauh, Haji Uma mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan gesekan antar provinsi.
Ia mencontohkan situasi di Jakarta, di mana ribuan kendaraan dari Jawa Barat setiap hari masuk tanpa pernah dipersoalkan, bahkan menjadi bagian penting dalam mendukung perekonomian bersama.
Karena itu, ia menilai kebijakan tersebut bukan hanya lemah secara hukum, tetapi juga kontraproduktif terhadap hubungan Aceh–Sumut yang selama ini saling bergantung.
“Hubungan Aceh dan Medan sudah lama terjalin, baik dari sisi perdagangan maupun interaksi sosial. Jangan sampai dirusak oleh kebijakan sepihak yang mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Haji Uma juga menekankan bahwa perekonomian Aceh sangat bergantung pada kerja sama dengan Medan. Banyak kebutuhan pokok Aceh dipasok dari Sumut, yang pada gilirannya turut memberi keuntungan ekonomi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut.
Menurutnya, jika hanya dilihat dari sudut pandang pajak kendaraan, Aceh pun bisa saja bersikap ekstrem terhadap kendaraan plat BK yang setiap hari masuk ke Aceh. Namun, Aceh tidak pernah mengambil langkah diskriminatif karena memahami arti penting saling menghargai.
“Jangan melihat persoalan ini secara sempit, hanya dari sisi pajak kendaraan. Aceh tidak pernah membatasi kendaraan plat BK, karena kita mengutamakan sikap saling menghormati,” ujarnya.
Haji Uma menyatakan, ia akan menyurati Menteri Dalam Negeri untuk menertibkan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai menyimpang tersebut. Ia berharap, Pemprov Sumut bisa meninjau ulang aturan itu dengan pertimbangan lebih matang.
“NKRI dibangun atas dasar persatuan, kerja sama, dan saling menghormati antar daerah. Jangan sampai kebijakan daerah justru menjadi penghalang kerja sama ekonomi dan persaudaraan yang sudah terjalin puluhan tahun,” tutup Haji Uma.









Komentar