Wagub Aceh: Green Policing Jadi Tonggak Penting Cegah Tambang Liar
KUPAS.co | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menegaskan bahwa penerapan Green Policing atau pemolisian hijau menjadi tonggak penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah praktik pertambangan liar yang masih marak di Aceh.
Pernyataan itu disampaikannya pada Deklarasi Green Policing di Aula Mapolda Aceh, Kamis (2/10), yang digelar Polda Aceh bersama jajaran Forkopimda Aceh.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menekankan bahwa Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan, air, hingga mineral. Namun, aktivitas tambang ilegal selama beberapa dekade terakhir telah menimbulkan dampak serius.
“Tambang liar bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kelangsungan hidup masyarakat, memicu konflik sosial, serta menggerus nilai-nilai kearifan lokal,” ujarnya.
Fadhlullah menilai langkah Kapolda Aceh menggagas Green Policing sebagai momentum penting.
“Pendekatan ini tidak hanya berbasis hukum, tapi juga gerakan moral, edukasi, dan kolaborasi lintas elemen. Pemerintah Aceh mendukung penuh. Semua aktivitas pertambangan harus legal, berizin, dan berkelanjutan. Deklarasi ini harus dikawal dengan kerja nyata, koordinasi, dan komitmen konsisten,” tegasnya.
Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Bashyah, menekankan bahwa penanganan tambang ilegal harus menyeluruh.
“Persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukum. Ada konflik antara masyarakat dan negara yang harus didekati secara sosial, edukatif, dan kolaboratif. Polisi akan berdiri di tengah untuk mencari jalan tengah,” katanya. Kapolda berharap kolaborasi ini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
Dirkrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Zulhir Destrian, menjelaskan sejumlah langkah yang telah ditempuh Polda Aceh, termasuk mengimbau SPBU agar tidak menyalahi aturan BBM yang digunakan untuk pertambangan ilegal, serta mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi legal bagi masyarakat.
“Kami sudah memetakan daerah rawan PETI, bahkan menghadapi penghadangan masyarakat saat penindakan. Solusi WPR ini sangat penting,” ujarnya.
Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, menekankan bahwa Green Policing merupakan panggilan moral bagi pembangunan Aceh.
“Jika dibiarkan, tambang ilegal bisa berujung bencana: kerusakan hutan, longsor, bahkan korban jiwa. Dampaknya juga pada perekonomian dan potensi konflik sosial. Tanggung jawab ini bukan hanya milik aparat, tapi semua pihak,” katanya.
Deklarasi Green Policing yang ditandatangani bersama unsur pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, ulama, dan masyarakat berisi lima poin komitmen: menolak pertambangan tanpa izin, mendukung sosialisasi dampak negatif tambang liar, mendorong pembentukan WPR, berbagi informasi valid terkait PETI, serta melakukan penegakan hukum terpadu dan berkelanjutan.
Acara ini dihadiri unsur Forkopimda Aceh, Wakapolda dan jajaran Polda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Rektor Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry, serta sejumlah kepala SKPA Pemerintah Aceh.









Komentar