PT. Menara Kembar Abadi Gugat Bupati Aceh Selatan ke PTUN, Diduga Abaikan Permohonan Izin Tambang

Perusahaan tambang bijih besi PT. Menara Kembar Abadi (MKA) resmi menggugat Bupati Aceh Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Foto (dok.Istimewa).
Perusahaan tambang bijih besi PT. Menara Kembar Abadi (MKA) resmi menggugat Bupati Aceh Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Foto (dok.Istimewa).

KUPAS.co | Aceh Selatan – Polemik perizinan tambang kembali mencuat di Aceh Selatan. Perusahaan tambang bijih besi PT. Menara Kembar Abadi (MKA) resmi menggugat Bupati Aceh Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, lantaran dinilai bersikap diam terhadap permohonan pembaharuan rekomendasi izin usaha pertambangan (IUP) yang diajukan perusahaan sejak Maret 2025.

Mengutip laman resmi sipp.ptun-bandaaceh.go.id, gugatan tersebut terdaftar pada Rabu, 22 Oktober 2025, dengan Nomor Perkara: 14/G/TF/2025/PTUN.BNA.

Kuasa hukum PT. MKA, Bahadur Satri & Partners, menyebut gugatan tersebut diajukan karena sikap diam Bupati dianggap sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN) fiktif negatif yang merugikan kliennya.

“Betul digugat, ini bukan gugatan biasa. Ini gugatan fiktif negatif,” tegas Bahadur Satri, Jumat (24/10/2025).

Dalam berkas gugatan, PT. MKA yang beralamat di Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan, diwakili oleh Direktur Utama Tubagus Imamudin dan Direktur Syamsul Fata, menyebut telah mengajukan permohonan pembaharuan rekomendasi melalui Surat Nomor 02/MKA/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025. Surat tersebut diterima Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada 14 April 2025.

Namun, hingga lebih dari empat bulan berlalu, tidak ada keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Bupati. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, sikap diam pejabat selama jangka waktu tertentu dianggap sebagai penolakan secara hukum.

“Karena sikap diam tergugat, maka Bupati Aceh Selatan dianggap telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa penolakan permohonan rekomendasi per 14 Agustus 2025,” tulis pihak penggugat dalam berkas gugatan.

Pihak PT. MKA menilai sikap pasif Bupati telah menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi finansial maupun dalam hal rencana penyerapan tenaga kerja lokal. Perusahaan mengklaim telah mengeluarkan biaya miliaran rupiah untuk melengkapi proses perizinan tersebut.

Selain itu, penggugat menilai tindakan Bupati bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik.

Dalam petitum gugatan, PT. MKA meminta majelis hakim PTUN Banda Aceh untuk, Mengabulkan gugatan seluruhnya, Menyatakan batal keputusan fiktif negatif berupa sikap diam Bupati Aceh Selatan, Memerintahkan Bupati Aceh Selatan segera menerbitkan rekomendasi IUP sebagaimana dimohonkan, Dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sebelumnya, pada 13 Maret 2025, Bupati Aceh Selatan sempat menyurati PT. MKA agar memperbarui rekomendasi izin yang pernah diajukan. Namun setelah perusahaan menindaklanjuti dan melengkapi seluruh dokumen pendukung, pihak pemerintah daerah tidak memberikan jawaban resmi hingga kini.

Bahadur Satri menegaskan, langkah hukum ini ditempuh untuk menegakkan prinsip kepastian hukum dan mendorong pemerintahan yang profesional dalam pelayanan publik.

“Pemerintah daerah tidak boleh bersikap diam terhadap permohonan masyarakat atau pelaku usaha, karena sikap pasif pejabat adalah bentuk maladministrasi yang merugikan hak hukum warga negara,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setdakab Aceh Selatan, Suhatril, saat dikonfirmasi Media KUPAS.co, melalui pesan singkat WhatsApp, mengatakan belum menerima surat panggilan terkait perkara tersebut.

“Sampai siang tadi kita belum menerima gugatan atau surat panggilan dari PTUN,” ujarnya singkat.