GAMA Desak Pemkab Aceh Selatan Transparan dalam Polemik Izin Tambang PT MKA
KUPAS.co | Aceh Selatan – Gerakan Aktivis Muda Aceh (GAMA) Wilayah Aceh Selatan mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan bersikap transparan dan profesional dalam menyelesaikan polemik perizinan pertambangan yang melibatkan PT Menara Kembar Abadi (MKA). GAMA menilai keterlambatan penerbitan rekomendasi oleh Pemkab menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat berdampak pada iklim investasi daerah.
Koordinator GAMA Aceh Selatan, Fikri, mengatakan alasan tumpang tindih wilayah izin yang selama ini dijadikan dasar penundaan tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Menurutnya, perusahaan lain yang disebut dalam persoalan tersebut justru memiliki WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) di atas kawasan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) milik PT MKA.
“Ini memunculkan pertanyaan serius terkait koordinasi dan harmonisasi data antara Dinas ESDM Aceh dan Pemkab Aceh Selatan. Jangan sampai proses tata kelola pertambangan berjalan tidak sesuai aturan,” ujar Fikri kepada KUPAS.co, Sabtu (8/11/2025).
Fikri menilai keterlambatan penerbitan rekomendasi oleh Bupati Aceh Selatan tidak berdasar kuat. Ia menegaskan, pemerintah daerah wajib menjunjung asas kepastian hukum serta mengacu pada regulasi tata ruang nasional, bukan sekadar klaim sepihak mengenai tumpang tindih wilayah.
“Jika memang ada data dan kajian teknis yang menunjukkan tumpang tindih, buka ke publik. Namun jika tidak ada, Pemkab harus segera mengeluarkan rekomendasi tersebut. Keterlambatan ini dapat mencoreng kepercayaan investor dan menghambat potensi pendapatan daerah,” tegasnya.
Selain mendesak Pemkab Aceh Selatan, GAMA juga meminta Pemerintah Aceh dan Kementerian ESDM untuk menata dan menertibkan tumpang tindih perizinan di sektor pertambangan, demi menghindari konflik antar investor dan menjaga tata kelola pertambangan yang sehat.
Dalam regulasinya, pengelolaan tambang di Aceh diatur melalui Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Qanun tersebut menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan harus memenuhi kesesuaian tata ruang dan kelengkapan perizinan resmi. PT MKA menilai bahwa dokumen PKKPR yang mereka miliki merupakan dasar hukum yang lebih kuat dibanding WIUP perusahaan lain.
Akibat belum adanya kejelasan dari Pemkab Aceh Selatan, PT MKA akhirnya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Berdasarkan laman resmi SIPP PTUN Banda Aceh, gugatan tersebut terdaftar pada Rabu, 22 Oktober 2025 dengan Nomor Perkara: 14/G/TF/2025/PTUN.BNA. Gugatan diajukan setelah permohonan pembaharuan rekomendasi IUP bijih besi yang diusulkan PT MKA sejak Maret 2025 tidak mendapatkan tanggapan.
“Kami hanya menuntut keadilan dan kepastian hukum. Jangan biarkan Aceh Selatan kehilangan potensi investasi hanya karena lemahnya koordinasi antar instansi,” tutup Fikri.









Komentar