Baru Empat Yayasan MBG di Aceh Selatan Urus SLHS, Dinkes Ingatkan Tenggat 30 Hari dari BGN

Kegiatan Sppg saat penyediaan MBG. Foto (dok.Net).
Kegiatan Sppg saat penyediaan MBG. Foto (dok.Net).

KUPAS.co | Tapaktuan – Hingga memasuki pertengahan November 2025, hanya empat yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Selatan yang resmi mengajukan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan setempat.

Keempat yayasan yang telah mengirimkan permohonan SLHS tersebut adalah:

  1. Yayasan Ruang Kito Basamo
  2. Yayasan Ammar Aceh Madani
  3. Yayasan Insani Jumpa Sehat
  4. Yayasan Madinatuddiniyah Babul Huda

“Keempat yayasan ini sudah menyampaikan permohonan SLHS dan dapurnya juga memiliki penjamah pangan yang pernah mengikuti pelatihan,” kata Fitri Rahmadani, staf Seksi Kesehatan Lingkungan (Kesling) Dinas Kesehatan Aceh Selatan, kepada KUPAS.co, Jumat (14/11/2025).

BGN Tegaskan: SPPG yang Tidak Ajukan SLHS Akan Ditutup Sementara

Peringatan tegas datang dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam Surat Edaran bertanggal 1 Oktober 2025, setiap dapur MBG diberi waktu 30 hari untuk mengurus SLHS. Jika tidak, operasional dapur akan ditutup sementara.

“Kalau ada SPPG yang tidak segera mendaftar dalam 30 hari ke depan, dapurnya akan kami tutup sementara,” tegas Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, dalam konferensi pers, dikutip dari laman Kompas.com, Selasa (11/11/2025).

Nanik menyebut SLHS menjadi perhatian serius pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, karena berkaitan langsung dengan standar higienitas makanan bagi anak sekolah.

Mengacu pada Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penertiban SLHS untuk SPPG Program MBG, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi setiap dapur MBG:

Dokumen Wajib:

  • Surat permohonan
  • Dokumen penetapan SPPG dari BGN
  • Denah atau layout dapur
  • Penjamah pangan memiliki sertifikat keamanan pangan siap saji

Prosedur:

  1. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dokumen dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).
  2. SPPG menyertakan hasil pemeriksaan sampel pangan dan air yang dinyatakan memenuhi syarat.
  3. SLHS diterbitkan maksimal 14 hari setelah seluruh persyaratan lengkap.

SLHS berlaku satu tahun dan wajib diperpanjang untuk menjaga standar kebersihan serta legalitas operasional dapur MBG.

Fitri Rahmadani menegaskan komitmen Dinkes untuk memproses setiap permohonan tanpa hambatan.

“Kami mengimbau yayasan pengelola MBG lain untuk segera mengirimkan permohonan. Batas waktu dari BGN hanya satu bulan, jadi jangan menunggu hingga mendekati tenggat,” ujarnya.