Kejari Bakongan Limpahkan Berkas Korupsi Bibit Kambing ke Pengadilan Tipikor

Pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi Pengadaan Bibit Kambing untuk Petani Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Foto (dok.Istimewa).
Pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi Pengadaan Bibit Kambing untuk Petani Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Foto (dok.Istimewa).

BAKONGAN, KUPAS.co – Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Aceh Selatan di Bakongan kembali menunjukkan komitmen kuat. Baru-baru ini, mereka resmi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan bibit kambing tahun anggaran 2021 ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

​Pelimpahan berkas tersebut berlangsung pada Kamis (4/12/2025) lalu. Sebagai informasi, proyek ini menggunakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dengan nilai kontrak mencapai Rp1,4 miliar lebih.

​Tersangka dan Jeratan Hukum

​Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum menetapkan dua orang tersangka berinisial EA dan H. Selain itu, keduanya diduga kuat terlibat dalam penyimpangan pelaksanaan proyek pengadaan bibit ternak bagi petani tersebut.

​Oleh karena itu, para tersangka kini terjerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, jaksa juga menyertakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam berkas dakwaan mereka.

​Kronologi Penyimpangan Proyek

​Kasus ini bermula dari program bantuan bibit kambing untuk kelompok peternak di Aceh Selatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat desa.

​Namun, dalam pelaksanaannya, proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, tindakan para tersangka telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar.

​Komitmen Penegakan Hukum

​Kepala Cabjari Aceh Selatan di Bakongan, Dely Kurnia P, menegaskan keseriusan pihaknya dalam menindak praktik korupsi. Menurutnya, pelimpahan berkas ini adalah bukti nyata bahwa kejaksaan tidak main-main.

​“Pelimpahan ini adalah bentuk komitmen kami untuk menuntaskan setiap dugaan korupsi. Sebab, program yang seharusnya mendukung petani tidak boleh disalahgunakan,” tegas Dely.

​Selanjutnya, ia memastikan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan dan profesional. Pihaknya juga berjanji akan terus mengawal jalannya persidangan hingga tuntas di pengadilan.