Sri Radjasa Chandra: Aceh Butuh Solusi, Bukan Seremonial Pejabat
KUPAS.co | Jakarta — Dalam wawancara di TVKeadilan, Sri Radjasa Chandra menyampaikan pengalaman dan pandangannya usai kembali dari Aceh. Ia mengaku berada di Aceh selama sekitar 10 hari atas permintaan BNPB untuk memantau langsung kondisi wilayah terdampak bencana.
Menurut Sri Radjasa Chandra, penanganan pascabencana di Aceh masih sangat kacau dan belum tertata. Berdasarkan data yang ia sebutkan per 26 Desember 2025, kondisi terdampak mencakup: 551.000 KK terdampak 505 orang meninggal dunia, 400 orang luka berat, 31 orang dilaporkan hilang, 2.124 titik pengungsian, 88.336 pengungsi, 1.098 titik jalan rusak diterjang arus 492 jembatan rusak atau terputus.
Selain itu, ia menyebut sejumlah pemukiman warga masih tertutup material dan puing, masih terdapat daerah yang terisolir, dengan relawan di Banda Aceh harus menempuh jalur darat hingga empat hari untuk mencapai beberapa lokasi.
Sri Radjasa Chandra menilai kunjungan sejumlah pejabat dan menteri ke Aceh masih bersifat seremonial dan belum memberikan keputusan atau langkah strategis yang berdampak nyata. Ia mendorong agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional karena bendera putih telah banyak dikibarkan warga sebagai tanda permintaan bantuan.
Terkait tata kelola lingkungan, ia menyoroti keberadaan sekitar 661 izin perkebunan sawit dan tambang di Aceh. Menurutnya, perlu ada evaluasi serius termasuk kemungkinan moratorium izin, agar kerusakan lingkungan yang memperparah dampak bencana tidak terus berlanjut.
“Saya sudah berbicara dengan Wakil Gubernur Aceh agar izin kebun dan tambang dievaluasi. Jangan sampai distribusi pajak dan CSR menjadi alasan pembiaran kerusakan bumi ini. Di mana letak keadilannya?” ujarnya.
Mengapa BNPB Memintanya Membantu?
Sri Radjasa Chandra menjelaskan bahwa BNPB memintanya terlibat karena, Pengalaman bertugas 15 tahun di Aceh dan memahami karakter masyarakat serta dinamika sosial.
Ia merupakan korban tsunami Aceh, mengikuti proses penanganan dari awal hingga akhir. Pernah terlibat membantu BNPB sebelumnya, dan kini diminta menjembatani komunikasi dengan tokoh masyarakat agar situasi tetap kondusif dan warga tidak panik.
“Saya hadir agar ada komunikasi dari hati ke hati. Masyarakat Aceh butuh solusi, bukan sekadar kunjungan,” tutupnya.









Komentar