Aceh Perpanjang Ketiga Status Tanggap Darurat, Pemulihan Pascabencana Terus Dipercepat
Kupas.co | Banda Aceh — Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi untuk ketiga kalinya.
Perpanjangan berlaku selama 14 hari, mulai 9 hingga 22 Januari 2026, guna mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor.
Keputusan tersebut diambil Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dalam rapat koordinasi perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual, Kamis (8/1/2026), dari Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh di Kantor Gubernur Aceh.
Mualem menyebutkan, perpanjangan status tanggap darurat dilakukan setelah mempertimbangkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026 terkait perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Menurutnya, hingga saat ini penanganan bencana masih membutuhkan perhatian serius karena masih terdapat wilayah yang terisolasi, keterbatasan distribusi logistik di sejumlah kabupaten/kota terdampak, serta perlunya percepatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
“Berdasarkan kondisi lapangan dan sebaran korban terdampak, maka status tanggap darurat perlu kembali diperpanjang agar penanganan bencana dapat berjalan optimal,” ujar Mualem.
Ia menegaskan, perpanjangan status tanggap darurat bertujuan untuk memastikan pembersihan lingkungan, penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, serta pemulihan akses dan konektivitas wilayah dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Gubernur juga menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dan dunia usaha untuk terus bersinergi dalam upaya pemulihan Aceh pascabencana.
Selain itu, Mualem meminta agar perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir dan longsor segera dilaksanakan, sehingga aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Dalam rapat tersebut, Mualem juga menekankan pentingnya penyelesaian dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Ia meminta seluruh bupati dan wali kota di Aceh menyelesaikan dokumen tersebut paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026 sebagai dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali daerah terdampak.
“Kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana, pemerintah menyampaikan empati dan dukungan penuh. Kami akan terus hadir dan bekerja memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik,” tutup Mualem.









Komentar