LSM FORMAKI Himbau Kacabjari Bakongan Jangan Tebang Pilih
KUPAS.co - LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) menghimbau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bakongan (Kacabjari)-Aceh Selatan jangan tebang pilih dalam penetapan tersangka terkait kasus pengadaan bibit kambing di kabupaten Aceh selatan.
Kacabjari Bakongan pada Rabu 22 Januari 2025 telah menetapkan dua tersangka dalam kasus pengadaan bibit kamabing petani Aceh Selatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021.
“Apakah hanya dua orang itu saja yang mesti bertanggungjawab atas dugaan telah terjadinya penyimpangan serta Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada pelaksanaan kegiatan Pengadaan tersebut ? Padahal saksi yang diperiksa dalam kasus ini sebanyak 91 orang,” kata Ali Zamzami Direktur FORMAKI kepada Kupas.co melalui realesenya, Kamis (23/1/2025) di Banda Aceh.
Ali yang berkantor di Banda Aceh tersebut juga mempertanyakan keterlibatan Oknum lainnya, seperti Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bahkan Pengguna Anggaran (PA).
Lebih lanjut pihaknya berharap kepada penegak hukum agar penegak hukum jangan tebang pilih dalam menangani kasus tersebut, karena menurutnya, penanggungjawab penggunaan anggaran di instansi pemerintah tersebut bukanlah hanya sebatas PPTK saja.
Ali Zamzami mengutarakan, dalam sebuah proyek yang bermasalah dan apalagi telah dapat dipastikan adanya kerugian uang negara yang ditimbulkan, dapat diyakini adanya ikut keterlibatan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) yang tidak optimal melakukan pengendalian atas kegiatan belanja modal yang menjadi tanggung jawabnya.
Selain itu, sambung dia, adanya keterlibatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan di lapangan sesuai tanggungjawabnya. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), juga tidak cermat melaksanakan tanggung jawabnya.
Dari kelalaian merekalah sehingga pembayaran atas kegiatan proyek yang pengerjaannya tidak sesuai kontrak tersebut terjadi dan telah menimbulkan kerugian uang negara, yang artinya telah terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) secara berjamaah disitu.
Kepada para tersangka yang akan menghadapi persidangan nantinya, pihaknya juga meminta untuk dapat membuka tabir selebar-lebarnya di pengadilan nanti. “ Buka bukaan saja, berapa fee proyek yang diwajibkan untuk disetorkan dan pihak manasaja yang terlibat disitu, biar semuanya terang benderang apa yang sebenarnya selama ini terjadi,” tutup Ali Zamzami.
Sebelum itu dalam koonfrensi pers Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan, Rabu (22/01/2025), Mohamad Rizky SH,M.H, menanggapi pertanyaan insan pers bahwa pihaknya menyakini kedua tersanggka ini yang paling bertanggung jawab meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bertambahnya tersangka baru.
“Namun hal itu sangat tergantung dari pernyataan dua tersangka ini, dipersidangan nanti.” ujar Kacabjari Bakongan.









Komentar