Rusdi Kurnia : Jangan Jadikan Lembaga Pendidikan Sebagai Wadah Transaksional Jabatan
Kupas.co - Viralnya pemberitaan di media tentang dugaan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan wilayah Aceh Selatan, menjadi catatan evaluasi bagi kita bersama dan patut disesali.
Pasalnya, bahwa dunia pendidikan saat ini sedang mengalami semacam disorientasi fungsional dari sebuah lembaga pendidikan di Aceh Selatan yang selama ini kita kenal bersih dan jauh dari praktik haram.
Gambaran ini disampaikan Rusdi Kurnia,M.Pd, Wakil ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) di Kabupaten Aceh Selatan, melalui pesan whatsapp kepada Kupas.co, Kamis (23/01/2025).
Menurutnya, Lembaga Pendidikan adalah wadah amal mulia yang berorientasi pada transmisi ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Pendidikan merupakan instrumen wajib secara konstan, sebagai variabel penting untuk melahirkan sumber daya manusia berkualitas, berkompeten , inovatif dan berdaya saing.
“ Jika sebaliknya lembaga pendidikan dijadikan praktik penyimpangan, dan pendidikan dialihfungsikan ke arah episentrum anomie (masa bodo) yang terus menerus melanggengkan praktik transaksional, maka pendidikan moral berubah haluan menjadi pendidikan tak bermoral,” katanya, yang juga salah seorang Akademisi di Bumi terkenal dengan penghasil buah pala itu.
Mestinya, sambung dia, sebagai top leader dari sebuah institusi/Dinas mampu memberikan ketauladanan diri, apalagi memimpin sebuah institusi/Dinas pendidikan yang mestinya menonjolkan prilaku mendidik, mengayomi para karyawan, guru dan murid. Jangan berubah menjadi pemburu rupiah.
Dalam konteks pendidikan kekinian ada 4 prinsip yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan struktural pendidikan yaitu: taat, asas keteladanan, kesadaran-keseriusan dan prinsip kasih sayang, sebagai pondasi diri bagi seseorang yg diberi jabatan untuk mengimplementasikan dan berpegang teguh kepada proses pendidikan ini ke hal-hal yang transparan, akuntabel, rasional, dan objektif.
“ Jika proses awal saja merekrut kepala sekolah adanya dugaan praktik transaksional jabatan, bagaimana mungkin kepala sekolah dapat berkonsentrasi untuk mencerdaskan anak didiknya dan meningkatkan kompetensi manajerialnya,” ujarnya yang juga Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Aceh Selatan.
Kekhawatirannya, jika ini terus menerus tidak diantisipasi secara dini, maka jangan salahkan bahwa lembaga pendidikan sudah berubah fungsinya menjadi wadah transaksional, bukan wadah transformasional yang justru motivasinya adalah inspirasional idealis, menciptakan sekolah-sekolah yang memiliki kecerdasan intelektual dan unggul dalam moral.
Rusdi berharap, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh merespon dan menindaklanjuti keluhanan dari sebagian kepala Sekolah Menengah Atas di Aceh Selatan.









Komentar