Tiga Oknum Polisi dan Seorang Residivis Disidangkan Kasus Narkotika, Terungkap Dugaan Setoran Uang dan Sepeda Motor

Terdakwa saat menjadi sidang, foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh — Tiga oknum polisi operasional narkoba Polda Aceh bersama seorang residivis narkotika menjalani sidang perkara narkotika di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (13/1/2026). Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap dugaan praktik setoran uang dan penyerahan sepeda motor yang melibatkan para oknum polisi.

Terdakwa dalam perkara ini yakni Muhammad Akbal, bersama tiga oknum polisi berinisial Mukhsin, Kiki Syahputra, dan Tegar Aulia Akbar. Para terdakwa didakwa dalam perkara kepemilikan dan peredaran narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi (MDMA).

Dalam dakwaan primair, JPU menyebutkan peristiwa bermula pada 6 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di Kota Medan. Saat itu, Muhammad Akbal diduga memesan narkotika jenis sabu seharga Rp400 ribu dari seorang rekannya bernama Rayhan. Pada malam harinya, terdakwa kembali membeli dua butir ekstasi seharga Rp700 ribu di salah satu tempat hiburan malam di Medan.

Selanjutnya, pada 10 Agustus 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa diamankan oleh tiga oknum polisi di sebuah warung di Desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Penggeledahan badan tidak menemukan narkotika, namun penggeledahan dilanjutkan ke rumah sewa terdakwa dan ditemukan satu paket sabu serta satu butir ekstasi di atas meja dapur.

Jaksa menyebutkan, terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menyimpan narkotika tersebut. Dalam dakwaan juga terungkap adanya negosiasi antara terdakwa dan tiga oknum polisi yang melakukan penangkapan.

“Terdakwa bernegosiasi agar tidak diproses hukum dengan kesepakatan menyerahkan uang sebesar Rp10 juta dan satu unit sepeda motor trail merek Kawasaki warna hijau,” ungkap JPU di persidangan.

Setelah uang dan sepeda motor diserahkan kepada ketiga oknum polisi tersebut, terdakwa bersama saksi Meinia Sarah dilepaskan.

Namun, pada Minggu, 20 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa dan saksi Meinia Sarah mendatangi Polda Aceh untuk melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialami saksi Meinia Sarah, yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum polisi berinisial Mukhsin saat peristiwa penangkapan sebelumnya.

Saat hendak melapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Aceh, keduanya diminta kembali keesokan harinya karena tidak ada petugas Polwan. Ketika berada di area parkir Mapolda Aceh, ketiga oknum polisi kembali mendatangi terdakwa dan terjadi keributan.

Atas kejadian tersebut, petugas Provost Polda Aceh bernama Diro Cahyana dan Olan Afiyuddin mengamankan ketiga oknum polisi beserta terdakwa Muhammad Akbal. Dari pengamanan tersebut turut diamankan barang bukti berupa satu paket sabu dan satu butir ekstasi.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menyatakan barang bukti sabu seberat 0,4 gram positif mengandung metamfetamina, sedangkan satu butir ekstasi seberat 0,24 gram positif mengandung MDMA. Penimbangan barang bukti dilakukan oleh Pegadaian Syariah Banda Aceh.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa Muhammad Akbal merupakan residivis kasus narkotika. Ia pernah divonis 11 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bireuen pada tahun 2017.

Atas perbuatannya, terdakwa Muhammad Akbal didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dakwaan subsidiair Pasal 112 ayat (1). Sementara tiga oknum polisi juga didakwa melanggar Pasal 421 KUHP terkait penyalahgunaan wewenang.

Di persidangan, saksi Kausar mengungkapkan bahwa ketiga oknum polisi memang memiliki surat perintah tugas (Sprindak), namun tidak melaporkan penangkapan terdakwa kepada atasan. Selain itu, Sprindak tersebut bukan untuk target operasi Muhammad Akbal, melainkan target lain, dengan saksi Kausar tercantum sebagai komandan tim.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jamaluddin, didampingi hakim anggota Mustabsyirah dan Zainal Abidin. Sidang akan dilanjutkan pada 20 Januari 2026 dengan agenda pemeriksaan para terdakwa, dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum serta penasihat hukum masing-masing terdakwa.