Pemerintah Aceh Bantah Pernyataan Kepala BPKAD Lhokseumawe soal Gaji ASN

Ilustrasi ASN

Kupas.co | Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan bahwa pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lhokseumawe terkait keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah keliru dan tidak benar.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan pembayaran gaji ASN tidak memiliki relevansi dengan belum selesainya evaluasi APBK 2026 oleh Pemerintah Aceh, sebagaimana yang disampaikan Kepala BPKAD Kota Lhokseumawe di salah satu media nasional pada Rabu (14/1/2026).

“Pernyataan tersebut tidak benar dan masuk kategori pembohongan publik karena berpotensi membentuk asumsi seolah-olah Gubernur Aceh menghambat penerbitan SK hasil evaluasi APBK 2026,” kata Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya.

Ia menjelaskan, saat ini Pemko Lhokseumawe sebenarnya sedang menunggu hasil fasilitasi Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang pengeluaran belanja mendahului penetapan APBK 2026, yang telah diajukan sejak 8 Januari 2026 dan langsung diproses oleh Pemerintah Aceh.

Menurutnya, Perwal tersebut menjadi dasar hukum pembayaran gaji ASN, bukan menunggu rampungnya evaluasi APBK 2026. Bahkan, Pemerintah Aceh mengaku telah mengingatkan Pemko Lhokseumawe sejak awal agar segera mengajukan Perwal guna menghindari keterlambatan pembayaran gaji ASN saat memasuki Tahun Anggaran 2026.

“Perwal itu sudah selesai dan akan segera disampaikan kepada Pemko Lhokseumawe untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Terkait evaluasi APBK 2026 Kota Lhokseumawe, Muhammad MTA menegaskan prosesnya masih berjalan. Sesuai ketentuan, Pemerintah Aceh memiliki waktu 15 hari kerja sejak dokumen diajukan pada 23 Desember 2025 untuk menyelesaikan evaluasi, dengan batas waktu pada 19 Januari 2026.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh telah merealisasikan pembayaran gaji ASN. “Kecuali Aceh Selatan yang sudah memiliki Peraturan Bupati dan tinggal melakukan pembayaran, serta Kota Lhokseumawe yang sedang berproses penyusunan Perwal,” katanya.

Pemerintah Aceh berharap seluruh pihak dapat menyampaikan informasi yang utuh dan relevan kepada publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, serta sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.