Rp469 Juta Dikeruk, Muara Tetap Dangkal: Proyek Lhok Pawoh dan Alarm Akuntabilitas Negara

Pelabuhan Perikanan (PPI) Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Foto (dok.Istimewa).
Pelabuhan Perikanan (PPI) Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Foto (dok.Istimewa).

KUPAS.co | Abdya - Pengerukan muara dan kolam labuh Pelabuhan Perikanan (PPI) Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), kembali memperlihatkan wajah rapuh akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

Proyek yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp469 juta itu hingga kini belum menghadirkan perubahan berarti. Muara tetap dangkal, kapal nelayan masih sulit keluar-masuk, dan fungsi pelabuhan belum pulih.

Situasi ini memantik kritik keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (LSM KOMPAK). Koordinator KOMPAK, Saharuddin, menilai kegagalan berulang proyek ini bukan lagi sekadar persoalan teknis lapangan, melainkan telah menjadi persoalan tata kelola dan pertanggungjawaban hukum negara atas uang publik.

“Kalau anggaran negara sudah dihabiskan ratusan juta rupiah, tetapi hasilnya tidak bisa dimanfaatkan, maka yang harus dipertanyakan bukan hanya kontraktornya, tetapi juga cara negara mengambil keputusan anggaran,” kata Saharuddin melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Januari 2025.

Menurutnya, secara prinsipil penggunaan keuangan negara wajib berorientasi pada hasil dan manfaat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menempatkan asas efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sebagai fondasi pengelolaan anggaran. Dalam konteks Lhok Pawoh, asas-asas tersebut dinilai tidak tercermin dalam realitas proyek.

“Muara masih dangkal, nelayan tetap terhambat. Artinya, tujuan proyek tidak tercapai. Kalau tujuan tidak tercapai, maka secara normatif penggunaan anggarannya patut diuji,” ujarnya.

Dari sisi pengadaan barang dan jasa pemerintah, proyek ini seharusnya tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi tersebut secara eksplisit mewajibkan setiap pengadaan memenuhi prinsip efektif dan akuntabel. Namun, hasil pekerjaan yang tidak fungsional menimbulkan pertanyaan serius tentang kepatuhan terhadap prinsip tersebut.

KOMPAK mencatat, kegagalan ini bukan yang pertama. Beberapa tahun sebelumnya, proyek pengerukan di lokasi yang sama dibiayai APBK dengan anggaran sekitar Rp200 juta dan juga berujung pada kondisi muara yang kembali dangkal. Alih-alih menjadi bahan evaluasi menyeluruh, kegagalan itu justru diikuti dengan penganggaran ulang pada 2025 dengan nilai hampir setengah miliar rupiah, tanpa terlihat adanya perubahan signifikan dalam pendekatan teknis.

“Kalau kegagalan yang sama terulang di tempat yang sama, dengan pola pengerjaan yang nyaris sama, maka ini bukan lagi soal coba-coba teknis. Ini soal kelalaian dalam pengambilan kebijakan,” ujar Saharuddin.

Dalam perspektif hukum perdata, kondisi tersebut dapat mengarah pada wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Sementara dari sisi hukum administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa pejabat pengelola keuangan negara memikul tanggung jawab pribadi atas penggunaan anggaran yang berada dalam kewenangannya.

“Pejabat pengguna anggaran tidak bisa berlindung di balik alasan teknis. Undang-undang secara tegas menempatkan tanggung jawab pada mereka,” sebut Saharuddin.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa apabila kegagalan proyek ini menimbulkan kerugian atau potensi kerugian keuangan negara, maka secara normatif dapat diuji dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, menurutnya, tidak mensyaratkan adanya niat jahat yang eksplisit, melainkan cukup adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada keuangan negara.

“Kalau para pihak tahu proyek serupa sebelumnya gagal, tahu muara ini cepat dangkal, tetapi tetap dikerjakan dengan desain yang sama, maka unsur kesalahan itu ada. Tinggal diuji secara hukum,” ujarnya.

KOMPAK juga menyoroti minimnya pelibatan nelayan dalam tahap perencanaan proyek. Padahal, nelayan adalah pihak yang paling memahami karakter muara Lhok Pawoh dan paling terdampak atas kegagalan pengerukan.

“Nelayan ini bukan sekadar objek pembangunan. Mereka subjek yang seharusnya dilibatkan sejak awal, karena merekalah yang setiap hari berhadapan dengan muara,” kata Saharuddin.

Saat ini proyek masih berada dalam masa pemeliharaan. KOMPAK mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Abdya selaku pengguna anggaran untuk melakukan audit teknis dan administratif secara menyeluruh, serta memerintahkan penyedia jasa, CV Kuta Makmur Perkasa, agar memperbaiki pekerjaan sesuai kontrak.

“Kalau sampai akhir masa pemeliharaan hasilnya tetap tidak bisa difungsikan, maka ini bukan lagi soal teknis. Ini sudah masuk wilayah hukum,” tegas Saharuddin.

Bagi nelayan Lhok Pawoh, proyek ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan daerah. Selama muara tetap dangkal, pengerukan hanya akan tercatat sebagai realisasi belanja negara, sementara manfaat yang dijanjikan tetap tak pernah benar-benar berlabuh.