BNPB Targetkan Pengungsi Pidie Jaya Tempati Huntara Sebelum Ramadan
Kupas.co | Pidie Jaya — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, meninjau langsung pembangunan hunian sementara (huntara) di Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Selasa (21/2/2026).
Suharyanto mengatakan, seluruh kabupaten dan kota terdampak bencana saat ini telah membangun huntara. Pemerintah menargetkan sebelum Ramadan seluruh pengungsi yang masih menempati tenda darurat, gedung pertemuan, sekolah, maupun tempat ibadah yang sejatinya tidak diperuntukkan sebagai lokasi pengungsian dapat dipindahkan ke huntara.
“Setiap kabupaten dan kota sudah membangun huntara. Targetnya sebelum puasa, seluruh masyarakat yang masih tinggal di tenda, gedung pertemuan, sekolah, dan tempat ibadah yang bukan untuk pengungsian dipindahkan ke huntara,” katanya.
Khusus di Pidie Jaya, pada tahap pertama sebanyak 773 kepala keluarga (KK) akan dipindahkan dari berbagai titik pengungsian ke hunian sementara. Menurut Suharyanto, huntara merupakan tempat tinggal yang jauh lebih layak dibandingkan tenda darurat.
“Masyarakat bisa bertahan di huntara sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Dengan begitu, mereka dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan tinggal di tenda darurat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, hingga saat ini masih banyak warga terdampak yang bertahan di lokasi pengungsian maupun di rumah kerabat. Namun demikian, tidak sedikit pula masyarakat yang memilih menempati huntara yang telah disediakan pemerintah.
“Bagi masyarakat yang sejak awal mengungsi ke rumah keluarga besarnya, mereka juga mendapatkan bantuan dana tunggu hunian (DTH), bahkan sebagian besar sudah disalurkan,” kata Suharyanto.
Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan, apabila dalam satu rumah terdapat dua kepala keluarga atau sekitar lima orang, pemerintah daerah diminta membangun dua unit huntara agar pengungsi tidak harus tinggal berdesakan dalam satu tempat.
Kebijakan serupa juga berlaku untuk hunian tetap (huntap). Jika dalam satu keluarga terdapat anak yang telah menikah dan memiliki kartu keluarga terpisah, maka berhak mendapatkan dua unit huntap. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diminta menyiapkan tanah untuk pembangunan rumah.
“Harapannya, masyarakat terdampak bencana, khususnya yang rumahnya hanyut atau rusak akibat tergerus air, dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak. Pemerintah menyiapkan lahannya, sementara BNPB membangun rumah, termasuk dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” pungkasnya









Komentar