Saling Gertak Data, Ketua For-Pas: PT ASDAL Jangan Berlindung di Balik Video Klarifikasi

T. Sukandi Ketua For-Pas. Foto (dok.Istimewa).
T. Sukandi Ketua For-Pas. Foto (dok.Istimewa).

KUPAS.co | Aceh Selatan – Langkah PT ASDAL Prima Lestari yang merespons kritik Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Selatan melalui unggahan video alih-alih menuai polemik. Ketua Forum Peduli Aceh Selatan (For-Pas), T. Sukandi, menilai aksi perusahaan perkebunan sawit tersebut sebagai upaya menghindari transparansi publik.

​Menurut Sukandi, klaim perusahaan bahwa kunjungan Pansus DPRK dilakukan tanpa pemberitahuan resmi tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang klarifikasi. Ia mendesak perusahaan untuk bersikap ksatria dengan menunjukkan data di meja perundingan, bukan sekadar membangun narasi satu arah di media sosial.

​“Kalau perusahaan merasa benar dan taat aturan, jangan berlindung di balik video. Datang ke DPRK, buka data secara resmi, dan uji di forum terbuka,” ujar Sukandi kepada wartawan, Jumat, 23 Januari 2026.

​Dalam klarifikasinya, PT ASDAL mengklaim telah memenuhi kewajiban mulai dari pajak, Corporate Social Responsibility (CSR), hingga penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 15 persen. Namun, bagi For-Pas, klaim tersebut masih bersifat normatif dan sulit diverifikasi.

​Sukandi menekankan bahwa publik membutuhkan angka yang presisi.

“Mengaku bayar pajak setiap tahun itu normatif. Yang dibutuhkan adalah bukti, angka, dan transparansi. Begitu juga CSR dan tenaga kerja lokal, jangan hanya persentase, tapi siapa dan di mana,” katanya.

​Persoalan lahan plasma juga menjadi titik krusial. Meski PT ASDAL menyatakan telah berpedoman pada Permentan Nomor 26 Tahun 2007, Sukandi melihat ada celah antara regulasi dan realisasi di lapangan. Ia mengingatkan bahwa hak masyarakat atas lahan plasma bukan sekadar "aturan di atas kertas".

​Hal yang paling disorot adalah pernyataan PT ASDAL yang enggan melakukan konferensi pers lebih lanjut dan akan mengabaikan konfirmasi awak media. Sikap ini dinilai bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi dan menghambat kerja jurnalis sebagaimana diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

​“Ini preseden buruk. Perusahaan yang beroperasi di Aceh Selatan seharusnya menghormati fungsi kontrol publik dan media, bukan justru menutup diri,” tegas Sukandi.

​Sebagai tindak lanjut, For-Pas mendesak DPRK Aceh Selatan untuk segera memanggil manajemen PT ASDAL Prima Lestari dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi. Forum ini diharapkan menjadi ajang pembuktian data antara temuan Pansus dan klaim perusahaan.

​“DPRK harus undang dan panggil manajemen PT ASDAL. Libatkan masyarakat penerima CSR, calon penerima plasma, dan instansi terkait. Di situ baru kelihatan mana data dan mana sekadar gertak,” ucapnya.

​Ia pun mewanti-wanti para legislator agar menyiapkan data pembanding yang solid agar marwah lembaga legislatif tetap terjaga.

“Jangan sampai DPRK dianggap tidak paham aturan dan hanya banyak bicara (le haba). Ini soal wibawa lembaga dan keberanian membela kepentingan rakyat Aceh Selatan,” pungkas Sukandi.