Sebut PT Asdal Gagal Berkontribusi, Idrus TM Desak Pencabutan Izin Operasional 

Idrus TM, Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan Foto (dok.Istimewa).
Idrus TM, Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan Foto (dok.Istimewa).

KUPAS.co | Aceh Selatan – Komisi III DPRK Aceh Selatan merekomendasikan pencabutan izin operasional PT Asdal Prima Lestari (APL). Perusahaan perkebunan sawit yang telah beroperasi sejak 1986 tersebut dinilai gagal memberikan kontribusi positif bagi daerah dan justru kerap memicu konflik agraria serta masalah administrasi.

​Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan, Idrus TM, menegaskan bahwa keberadaan PT Asdal selama puluhan tahun tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga setempat. Ia menyoroti tiga pelanggaran krusial yang diduga dilakukan oleh perusahaan pimpinan Edison tersebut.

​"PT Asdal Prima Lestari selama ini sering membuat masalah seperti tidak membayar pajak, CSR tidak jelas, dan kebun plasma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak pernah dilaksanakan," kata Idrus TM yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus), Minggu, 25 Januari 2026.

​Menurut Idrus, konflik terkait PT Asdal merupakan "lagu lama" yang tidak kunjung usai. Ia menyinyalir perusahaan merasa memiliki relasi kuasa yang kuat sehingga mengabaikan kewajiban daerah. Persoalan yang paling mencolok saat ini adalah dugaan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Aceh Selatan.

​"Persoalan PT Asdal ini harus segera dituntaskan. Pansus akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah supaya izin PT Asdal dicabut karena tidak bermanfaat bagi masyarakat dan daerah," tegas Idrus.

​Mantan Panglima Sagoe GAM Menggamat ini juga menyerukan persatuan masyarakat, khususnya di wilayah Trumon Raya, untuk mendukung langkah Pansus.

"Saatnya kita bersatu untuk melawan penjajahan PT Asdal yang sudah puluhan tahun berlangsung," imbuhnya.

​Sebelumnya, manajemen PT Asdal Prima Lestari sempat merilis video klarifikasi yang mengklaim bahwa perusahaan taat membayar pajak kepada pemerintah. Namun, data yang dihimpun DPRK menunjukkan fakta sebaliknya, tidak ada aliran dana PBB yang masuk ke kas daerah Kabupaten Aceh Selatan dari perusahaan tersebut.

​Selain soal pajak, perusahaan juga dituding mangkir dari kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen bagi warga sekitar. Padahal, sesuai pasal 58 UU Nomor 39 Tahun 2014, setiap perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Asdal belum memberikan tanggapan terbaru terkait rekomendasi pencabutan izin oleh DPRK.