Pemerintah Terapkan Registrasi Kartu Seluler Berbasis Biometrik

Ilustrasi kartu seluler

Kupas.co | Banda Aceh - Pemerintah resmi mengatur registrasi kartu seluler sebagai langkah untuk memberi kendali penuh masyarakat atas nomor yang terdaftar dengan identitas mereka, sekaligus mempersempit ruang penipuan digital dan kejahatan siber.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Setiap nomor seluler wajib terhubung dengan identitas yang sah, dan operator telekomunikasi diwajibkan menutup peredaran nomor tanpa identitas.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan bahwa registrasi kartu seluler kini menjadi instrumen perlindungan masyarakat di ruang digital. Registrasi dilakukan dengan prinsip Kenal Pelanggan (KYC), termasuk pemanfaatan teknologi biometrik pengenalan wajah.

Dengan regulasi ini, kartu perdana hanya bisa diaktifkan setelah registrasi tervalidasi. Warga negara Indonesia wajib menggunakan NIK dan data biometrik wajah, sedangkan warga asing menggunakan paspor dan dokumen izin tinggal yang sah. Anak di bawah 17 tahun harus didaftarkan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga.

Setiap pelanggan dibatasi maksimal tiga nomor prabayar per operator. Masyarakat bisa memeriksa nomor yang terdaftar atas identitasnya dan meminta pemblokiran bila ada nomor yang digunakan tanpa izin. Operator wajib menonaktifkan nomor yang terbukti digunakan untuk tindak pidana.

Pemerintah juga menyediakan mekanisme registrasi ulang berbasis biometrik bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih aman, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, sekaligus mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia.