Pemerintah Aceh Percepat Penyediaan Lahan Huntap di 17 Daerah

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir (tengah), memimpin rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan lahan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) di ruang kerja Setda Aceh, Banda Aceh, Selasa (27/1/2026). Foto. Ist
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir (tengah), memimpin rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan lahan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) di ruang kerja Setda Aceh, Banda Aceh, Selasa (27/1/2026). Foto. Ist

KUPAS.co | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh tengah mematangkan ketersediaan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak banjir serta tanah longsor di 17 kabupaten/kota. Penyelesaian kendala administratif dan teknis menjadi prioritas agar warga mendapatkan kepastian hunian sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

​Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa seluruh status lahan untuk relokasi harus dipastikan memenuhi kriteria clean and clear. Hal ini penting guna menghindari sengketa hukum di masa depan dan menjamin kenyamanan warga terdampak bencana hidrometeorologi.

​"Status lahan dan lokasi tanah harus clean and clear. Kita targetkan persoalan ini selesai dalam waktu dekat, apalagi menjelang bulan suci Ramadan, kepastian hunian bagi warga terdampak harus jelas," tegas M. Nasir dalam rapat koordinasi di Banda Aceh, Selasa (27/1/2026).

​Dalam arahannya kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Nasir menyoroti dinamika di lapangan, termasuk adanya penolakan warga di sejumlah daerah terhadap lokasi Huntap yang dianggap tidak strategis.

​Di Kabupaten Gayo Lues, misalnya, lahan yang tersedia untuk Huntara ternyata tidak representatif jika dijadikan lokasi Huntap karena jaraknya yang terlalu jauh dari pusat aktivitas ekonomi. Sementara itu, warga di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, meminta agar relokasi tetap dilakukan tidak jauh dari desa asal.

​"Kita harus mencari solusi bagi pemerintah kabupaten yang terkendala ketersediaan lahan. Apakah nantinya akan ada koordinasi dengan Pemerintah Aceh jika harus dilakukan pengadaan atau pembelian lahan baru," ujar Nasir.

​Pemerintah Aceh juga mewaspadai aspek hukum terkait skema penguasaan lahan. Nasir mengingatkan bahwa skema tanpa sertifikat atau sekadar Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) bukan merupakan solusi jangka panjang bagi masyarakat.

​Oleh karena itu, Dinas Pertanahan dan Dinas Perkim Aceh diminta segera berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan legalitas lahan tersebut.

​"Saya meminta Dinas Pertanahan dan Dinas Perkim Aceh segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta BPN untuk memastikan kelayakan lahan secara teknis dan legalitasnya," tambahnya.

​Plh Kepala Dinas Pertanahan Aceh, M. Mizwar, menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah data kebutuhan lahan yang kerap berubah mengikuti dinamika sosial masyarakat. Ia menyarankan agar pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan aset tanah milik pemerintah untuk mempercepat proses.

​Terkait pembiayaan, Mizwar memastikan bahwa anggaran pembangunan telah dialokasikan. "Untuk pembiayaan, anggaran pembangunan Huntap ini telah dimasukkan ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) tahun 2026," tutup Mizwar.